Senin, 15 Agustus 22

Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Divonis 6 Tahun Penjara

MEDAN –Masih ingat Gatot Pujo, mantan Gubernur Sumatera Utara yang ditahan karena korupsi Bansos? Pada hari ini, Gatot Pujo Nugroho dinyatakan hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Hukuman kepada Gatot dibacakan majelis hakim yang diketuai Djaniko Girsang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lantai II Gedung Pengadilan Tinggi Sumut di Medan, Kamis 24 November 2016. Gatot dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

Gatot disebut hakim melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Gatot Pujo Nugroho tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, turut serta melakukan, tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 4 bulan kurungan,” kata Djaniko dalam amar putusannya.

Namun, tuntutan JPU agar Gatot diwajibkan membayar kerugian negara Rp 2,88 miliar ditolak majelis hakim. Alasannya, dana bansos atau dana hibah itu menjadi tanggung jawab lembaga penerima, baik secara materiil maupun yuridis. Selain itu, Gatot tidak menerima sepeser pun dana itu.

“Sangat tidak relevan jika terdakwa dibebankan uang pengganti kerugian negara,” kata anggota majelis hakim Merry Purba, saat membacakan pertimbangan putusan.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar Gatot dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU juga meminta agar Gatot diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,88 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, JPU meminta agar Gatot dipenjara selama 4 tahun.

Menyikapi putusan majelis hakim, Gatot melalui penasihat hukumnya menyatakan masih fikir-fikir. Sikap serupa disampaikan JPU. “Masih fikir-fikir.” kata Gatot usai sidang.

Dalam perkara ini, Gatot secara sendiri-sendiri atau bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Eddy Syofian Purba dinyatakan merugikan negara Rp 4,034 miliar.Rp 2,88 miliar di antaranya terjadi karena Gatot tidak memeriksa atau melakukan verifikasi akhir dalam proses pencairan dana hibah dan bansos, padahal 17 lembaga penerima tidak sesuai dengan ketentuan.

Sisanya Rp.1,14 miliar merupakan kerugian negara terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Eddy Syofian yang sudah lebih dulu divonis 5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim PT Medan kemudian memperberat hukuman Eddy menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

Tindak pidana korupsi dilakukan Gatot dengan cara dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang di antaranya menetapkan proses penganggaran dana hibah dan bansos melalui evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Sekitar Oktober hingga November 2012, Gatot memanggil sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah, termasuk Eddy Syofian Purba. “Saudara Gatot meminta agar sejumlah lembaga ditampung sebagai penerima hibah 2013.” kata Girsang.

Sidang ini dihadiri istri Gatot Sutias Handayani beserta ketiga putrinya. Sebelum sidang dimulai Gatot sempat mengajak beberapa wartawan berbincang berbincang. Gatot mengatakan, akan membuka semua informasi termasuk keterlibatan mantan wakilnya yang sekarang menjadi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. “Saya merasa akan divonis berat. Saya akan buka semuanya nanti.” kata Gatot.

Gatot juga akan menjalani sidang Senin pekan depan untuk kasus suap anggota DPRD Sumut seperti Ajib Shah (Golkar), Saleh Bangun (Demokrat), Budiman Pardamean Nadapdap (PDI Perjuangan), Muhammad Affan (PDI Perjuangan), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Kamaluddin Harahap (PAN), Zulkifli Husin (PAN), Guntur Manurunf (Demokrat) dan politisi Partai Keadilan Sejahtera Sigit Pramono Asri.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait