Rabu, 6 Juli 22
Beranda Nasional Mangkir dari RDPU, Pengamat dari UIN Jakarta Pertanyakan Nyali Komisioner KPK

Mangkir dari RDPU, Pengamat dari UIN Jakarta Pertanyakan Nyali Komisioner KPK

0
Mangkir dari RDPU, Pengamat dari UIN Jakarta Pertanyakan Nyali  Komisioner KPK
Gun Gun Heryanto / Foto: Koleksi Pribadi

Jakarta – Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN-Jakarta) Gun Gun Heryanto berpendapat, upaya DPR untuk terus mengulirkan Revisi UU KPK perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang sedang digodok Badan Legislasi DPR menjadi celah melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga anti rasuah yang prestisius.

“Menurut saya memang upaya merevisi UU berpotensi menjadi pintu masuk pelemahan KPK, KPK ini kan selama ini cukup prestius dalam penanganan korupsi” katanya kepada indeksberita.com, (6/2/16).

Hanya saja, lanjut Gun Gun, dirinya menyesalkan sikap Komisioner KPK yang tidak hadir Rapat Denga Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg. Padahal RDPU merupakan momen tepat bagi Komisioner KPK mengungkap alasan menolak revisi UU tersebut.

“Para Komisioner KPK seyogyanya datang dan menyampaikan pemikiran dan ketidaksetujuan mereka,” ungkap Gun Gun.

“Tidak masalah jika tidak setuju. Itu hak para Komisioner KPK jika memang mereka sepakat tidak setuju sesuai pernyataan mereka ke media massa selama ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Gun Gun menuturkan, masyarakat pun banyak yang tidak setuju dengan revisi UU tersebut. Karena itu Komisioner KPK harusnya berani menyampaikan penolakannya dihadapan para politisi DPR yang terkesan memaksakan kehedak.

“Toh publik pun banyak yang tidak setuju dengan pembahasan revisi UU ini. Cek aja pendapat masyarakat di media sosial ataupun media massa. DPR memang terlihat memaksakan kehendak. Komisioner KPK harusnya berani berhadapan dengan DPR, bukan malah kirim surat via biro hukum,” tegas Gun Gun.

Revisi UU ini sejak awal telah mengundang polemik di masyarakat. Pendapat bahwa ada motif melemahkan KPK terutama terkait dengan empat kewenangan khusus KPK.

“Secara substansi saya meragukan niat DPR bahwa revisi ini justru dapat untuk memperkuat KPK. Lihat aja empat point penting yang diusulkan direvisi malah bisa melemahkan KPK,” pungkasnya.

Sebagaiman diketahui, RDPU antara KPK dan Baleg DPR, Kamis (4/2/2016, akhirnya batal digelar lantaran seluruh komisioner KPK mangkir.