Senin, 26 September 22

Maju Lewat Parpol, GERAK Indonesia Nilai Ahok Oportunis dan Tak Konsisten

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur partai politik (parpol), merupakan sikap oportunis Ahok untuk mempertahankan kekuasaannya. Ahok juga dinilai tidak konsisten pada ucapan dan perbuatannya.

Penilaian itu diungkapkan Ketua Presidium GERAK Indonesia, Panel Barus, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (28/7/2016), menanggapi keputusan Ahok dalam acara halal-bihalal “Teman Ahok”, di kawasan Pejaten, Rabu (27/7) kemarin.

Seperti diketahui, Ahok akhirnya memutuskan maju lewat jalur parpol. Padahal, pada berbagai kesempatan sebelumnya Ia selalu menyatakan akan mencalonkan diri dari jalur perseorangan, meskipun tiga partai politik (Nasdem, Hanura, dan Golkar) telah menyatakan dukungan kepadanya untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017

http://www.indeksberita.com/ahok-balik-arah-dan-pilih-maju-lewat-parpol/

http://www.indeksberita.com/bus-teman-ahok-siap-konvoi-bersama-kendaraan-partai/

Menurut Panel, Ahok yang sempat mengabaikan peran partai politik sebagai saluran politik yang sah dan diatur dalam undang-undang, telah menjilat ludahnya sendiri.

“Kita masih ingat, ketika belum ada satu partai politik pun yang mendukungnya sebagai Gubernur di periode mendatang, ia bersama salah satu mesin politiknya, yaitu Teman Ahok melakukan gerakan pengumpulan KTP dukungan untuk maju sebagai calon independen,” kata Panel.

Sekarang, lanjut Panel, Ahok telah menunjukkan wajah sejatinya kepada rakyat DKI Jakarta dan Indonesia.

“Ia tak lebih dari seorang oportunis politik yang ingin melanggengkan kekuasaan, bahkan dengan menindas rakyat miskin di DKI Jakarta,” ujarnya.

Panel lebih lanjut menilai Ahok dan “Teman Ahok” telah mengkhianati kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP dukungan.

Ia juga menyayangkan “Teman Ahok” yang tidak berani bersikap kritis atas keputusan Ahok mengambil jalur partai politik.

“Sikap tersebut membuktikan Teman Ahok bukanlah relawan tetapi tak lebih sebagai mesin politik yang dipekerjakan dan mendapatkan bayaran untuk mengumpulkan KTP dukungan sekaligus simpati dari rakyat DKI Jakarta bagi Ahok,” tegas Panel.

Hal itu, menurut Panel, merupakan rekayasa politik untuk tetap berkuasa di DKI Jakarta.

“Setelah satu juta KTP dukungan bagi Ahok/Heru didapatkan, ia malah berbalik memunggungi kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah meragukan kredibilitas sejumlah partai politik,” katanya.

Oleh karena itu, Panel menuntut Ahok dan “Teman Ahok” untuk bertanggung jawab secara moral dan politik kepada satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP mereka.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait