Kamis, 29 September 22

Maju di Pilgub DKI?, Mas Bima Ukur Diri Dong!

Pilkada DKI Jakarta

Bogor – Suara penolakan atas rencana Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk maju menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta usungan PAN di pemilihan gubernur (pilgub) mendatang mulai disuarakan. Sejumlah kalangan memberikan komentar senada. Bima Arya dinilai belum saatnya berkompetisi lawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya, prestasi politisi PAN ini belum menonjol dan belum ada yang dibanggakan saat memimpin Kota Bogor.

“Saya pikir, menolak Bima maju di Pilkada DKI Jakarta adalah suatu perbuatan kemuliaan. Sebab, daripada nantinya malah menangung malu karena sedikit yang memilih, atau tidak lolos pencalonan, lebih baik Bima mengurus Bogor terlebih dahulu,” tukas Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI), NFR Nasution, saat diwawancarai indeksberita.com di sekretariatnya, Jalan Merdeka, Sabtu (6/2/2016).

Komentar serupa juga disampaikan Ketua DPC Partai Hanura Kota Bogor, Sumiati.

“Akan lebih baik Bima fokus membenahi Kota Bogor. Buat prestasi, selesaikan PR Kota Bogor mulai dari kemacetan hingga pelayanan publik, saya pikir itu lebih baik,” ujar politisi wanita yang juga Anggota DPRD Kota Bogor itu.

Anggota DPRD Kota Bogor lainnya, Budi ikut sumbang suara. Kata dia, yang menjadi prioritas saat ini adalah selesaikan pembenahan Kota Bogor.

“Maraknya bangunan tanpa izin hingga bangunan liar yang belum bisa ditertibkan, kesemerawutan kota, PKL, sampah, transportasi menjadi persoalan yang masih belum bisa diurai. Semestinya, Bima mengedepankan hal ini dibanding mengumbar wacana maju di Pilgub DKI Jakarta,” tuturnya.

Berikut Perbandingan Kepemimpinan Bima dan Ahok (Versi BMI) :

1. B1. Bima-Usmar di Pilkada Kota Bogor lalu raih suara 132.835 sedangkan Ruyat-Aim 131.080, artinya kemenangan tipis. Sementara saat gelar Pilkada DKI Jakarta, Jokowi-Ahok raih suara 1.847.157, selisih jauh dengan pesaing yang membayanginya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 1.476.648.

2. 2. Cegah banjir, Ahok berani bongkar perumahan seperti Bukit Duri hingga bangunan permanen yang dinilai potensi penyumbang banjir, sementara Bima tidak berani bongkar bangunan komersil pelangar GSS seperti di tepi Sungai Cibalok, Tajur, padahal jelas sudah membuat penyempitan sungai dan potensi banjir.
3. 3. Ahok berani tegas sikat pejabatnya yang terindikasi korupsi, sedangkan Bima tidak berani bersikap tegas dengan pejabatnya yang terduga tersandung kasus skandal Angkahong.

4 4. Antisipasi macet, Ahok membuat kebijakan PKL harus ber KTP DKI dan perintahkan camat mengarahkan PKL ke tempat yang sudah disiapkan. Selanjutnya, bekerjasama dengan polantas menilang pembeli yang dijajakan PKL di pinggir jalan hingga sentralisasi pedagang luar daerah. Sementara soal cegah macet, Bima dulu pernah membuat kebijakan larangan plat B masuk Kota Bogor. Tapi, belakangan dicabut kembali karena malu diprotes banyak kalangan dan sadar kebijakannya super keliru. Sedangkan terkait PKL, bisa disimpulkan dan dijawab sendiri sudah sejauh mana dilakukan Bima, dengan contoh pedagang asal luar Bogor yang berjualan di Jalan Otista dan Surken hinga saat ini masih ‘merdeka’ ber-PKL ria.

5. Soal perizinan, pengurusan 66 izin di DKI di era Ahok selesai satu hari, masyarakat bisa mendapat pelayanan dan mengurus di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Bandingkan Kota Bogor era Bima, urus izin masih bergantung dengan BPPTM di Pemkot dan bisa menghabiskan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan, sepertilayanan pembuatan IMB.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait