Mahasiswa Protes Pelayanan PLN Nunukan yang Tak Stabil

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pembela Masyarakat (Ampera) menggelar aksi demonstrasi damai di Pelataran Tugu Dwikora – Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (23/6/2018). Mahasiswa protes pelayanan PLN Nunukan yang dinilai tak maksimal.

Tidak maksimalnya pelayanan PLN Nunukan menurut para mahasiswa, terlihat diantaranya dari seringnya terjadi pemadaman sepihak, yang menyebabkan terkendalanya aktivitas masyarakat. Dalam orasinya, Ahmad Abdurrahman perwakilan mahasiswa dari PMII Nunukan menyatakan, pemadaman tak terjadwal sangat merugikan masyarakat diantaranya kerusakan alat elektronik milik masyarakat terus dikeluhkan, tanpa ada jaminan dan kejelasan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Mahasiswa menganggap janji PLN yang tak akan lagi melakukan pemadaman ketika 6 unit PLTD bantuan pusat sampai ke Nunukan, dinilai hanya janji kosong belaka. Karena nyatanya krisis listrik terus terjadi, bahkan bulan Ramadan dan Lebaran tak luput dari pemadaman.

“Listrik mati hidup, hidup mati mau discokah? jaminan untuk masalah byarpet setelah bantuan PLTD Cuma janji kosong, kami mau ini diusut tuntas,”ujar Ahmad Abdurrahman dalam orasinya.

Ahmad mengungkapkan, penyediaan daya 17 MW seperti diinformasikan oleh Direktur regional PLN Kalimantan Machnizon Masri, justru dimentahkan Manager Rayon Nunukan Fajar Setiadi yang menjelaskan bahwa Nunukan memiliki daya mampu 13 MW dari kebutuhan puncak beban Nunukan sebesar 11 MW. Dan menurut manager PLN rayon Nunukan, pemadaman bergilir terjadi akibat kondisi tekhnis yang menurunkan daya mampu.

Beberapa tuntutan di suarakan oleh mahasiswa, diantaranya menuntut agar Fajar meletakan jabatnya, karena dianggap bahwa Manajer PLN Rayon Nunukan tersebut tak mampu menjalankan tugasnya.

“Track recordnya sudah jelek sejak di PLN Tarakan, untuk itu kami minta Fajar menanda tangani MoU untuk mundur,” sambung Aco sebagai koordinator mimbar.

Selain itu, masa meminta agar PLN segera mensuplay listrik ke Sembakung dimana wilayah tersebut belum menikmati layanan PLN padahak hanya berjarak 12 km dari mesin utama PT.Bugak, dan akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum untuk diusut secara tuntas terkait dugaan penyelewengan dan korupsi di MoU suplay listrik.

“Jika tuntutan ini tak diindahkan, tak ada transparansi, kami akan menuntut polisi dan kejaksaan mengaudit dan mencari kejelasan ada apa PT.Bugak dengan PLN,” tandasnya.

Fajar Setiadi sendiri dengan dikawal ketat oleh pihak kepolisian menemui para pendemo dan mengungkapkan berbagai kendala teknis yang dialami PLN seperti faktor cuaca. Dirinya berjanji akan menguapayakan semaksimal mungkin agar kondisi Listrik di Nunukan kembali stabil.

Masa yang merasa tak puas atas penjelasan Fajar Setiadi terus meneriakan tuntutan agar manajer PLN rayon Nunukan tersebut mengundurkan diri. Pihak Polres Nunukan ahirnya menginisiasi agar dilakukan hearing yang juga dihadiri Irwan Sabri anggota DPRD Kabupaten Nunukan,perwakilan manajemen PLN Area Berau dan beberapa tokoh masyarakat di Mapolsek Nunukan yang kebetulan hanya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi aksi digelar.

Ahirnya dari hearing tersebut dikeluarkan 3 poin Nota Kesepakatan antara lain menyebutkan bahwa apabila dalam 30 hari Fajar Setiadi selalu Manager PLN Rayon Nunukan tak mampu memperbaiki sistem pelayanan,maka keberadaan kinerjanya akan dievaluasi oleh manajemen PLN Area Berau.

Disamping itu, manajemen PLN rayon Nunukan juga menyepakati akan melakukan trasparansi atas pembangunan PLTMG di Sei Jepun/Mansapa,Kabupaten Nunukan dan akan melakukan percepatan pembangunan paling lambat pertengahan 2019.

Selain dari HMI komisariat Nunukan cabang Tarakan dan PMII komisariat Nunukan, aksi tersebut juga diikuti berbagai perwakilan aliansi kemahasiswaan dan aliasi masyarakat di Nunukan seperti Mapala 613 Poltek, GAMKI,HIPMATIK Nunukan, KAMRI,HPMN Kaltara dan sejumlah elemen lainya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia tersebut.