Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena merasa tidak aman. “Kami, mahasiswa Papua di Jogja, menyatakan sikap untuk kembali ke Papua. Kami telah membuat kesepakatan. Terkait kuliah, akan dimintakan surat pindah untuk melanjutkan studi di Papua,” kata salah satu pengurus Aliansi Mahasiswa Papua di Jogja, Roy Karoba (CNNIndonesia, Sabtu, 23/7/2016).

Keputusan kembali ke Papua menyusul pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menolak adanya gerakan separatis di kota pendidikan tersebut. “Pernyataan Sultan terkait separatisme sangat mengganggu, dan akan melegitimasi aparat serta ormas di Jogja untuk bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa Papua. Pernyataan Gubernur DIY yang juga Raja Jawa tersebut muncul setelah terjadi ketegangan antara sejumlah mahasiswa Papua dengan aparat keamanan dan sejumlah ormas di asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta. Sri Sultan memperingatkan untuk tidak melakukan tindakan atau aksi separatisme dan jika masih terus melawan, kaum ‘pemberontak’ tidak bisa tinggal di Yogyakarta.

Apakah AMP serius akan meninggalkan Jogja? Jika serius akan kembali ke Papua, bagaimana mekanismenya? Tentu semua tahu bahwa mahasiswa Papua yang belajar di Jogja sangat beragam. Mereka datang dari berbagai kabupaten, orientasi politik orang tua (dan mahasiswa) juga beragam, serta ada yang belajar dengan biaya sendiri dan beasiswa. Semua itu sangat mempengaruhi seorang mahasiswa serius atau tidak belajar di kota gudeg. Belum lagi kalau mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh studi S2 dimasukkan dalam AMP.

Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, telah lama menyiapkan sumber daya manusia menghadapi perkembangan percepatan pembangunan di daerah yang menurut Jokowi “surga kecil yang jatuh ke bumi” itu. Sebanyak 29 pegawai negeri sipil, termasuk Sekretaris Daerah, saat ini tengah menimba ilmu di Program Pascasarjana (S2) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Apa yang dilakukan Pemkab Raja Ampat merupakan jawaban terhadap masa depan Papua Barat (khususnya Raja Ampat).

STPMD yang sering diplesetkan Sekolah Tinggi Pace Mace Dorang, juga banyak mahasiswa asal Papua untuk jenjang S1. Di sini mahasiswa belajar di prodi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi dan Sosiatri. Suatu saat pada musim Pilpres 2014, diadakan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) untuk para mahasiswa asal Timika, yang tergabung dalam LPMAK (Lembaga Pendidikan Masyarakat Amungme dan Kamoro). Sebelum bubar seorang dosen basa-basi bertanya pada pilpres ini para mahasiswa akan memilih di Yogyakarta atau di Timika, dijawab serempak: “Kami pilih Jokowi!”

Soal pindah masal, tentu tak semudah yang dibayangkan serta merta pindah dari Jogja ke perguruan tinggi di Papua. Banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Apakah ada jurusan yang sama, apakah akreditasinya sama, bagaimana dengan kapasitas atau daya tampung dan seterusnya. Pendek kata sangat ribet jika serta tiba-tiba pindah. Akan lebih bijak jika pernyataan Sri Sultan itu dijawab (oleh AMP) dengan melakukan himbauan moratorium kuliah di Jogja. Namun, bagi mereka yang tengah kuliah tetap dipersilahkan melanjutkan sampai lulus, apalagi yang tinggal skripsi.

Saya jadi teringat cerita atau percakapan antara Gubernur Irian Jaya Isaac Hindom dengan Gubernur Jawa Tengah H Ismail, pada era Orde Baru. Saat itu Izaac Hindom mendapat telepon dari Gubernur Jawa Tengah. Ismail mengeluh karena ada beberapa mahasiswa asal Irian Jaya yang sering berkelahi.

Sesudah mendengar keluhan koleganya itu, Isaac Hindom berkata, “Mohon maaf bapa gubernur, belakangan ini saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat mengurus anak-anak saya itu.” Gubernur Jawa Tengah dengan takzim bertanya, “Sibuk apakah, pak gubernur?” “Saya sibuk mengurus anak-anak bapak, belasan ribu jumlahnya. Mereka datang sebagai transmigran. Harus disiapkan tanah, penginapan sementara, makanan, air bersih, sekolah, tenaga perawat,” jawab Isaac Hindom. Gubernur Jawa Tengah terdiam. Sesudah beberapa saat Isaac Hindom menyambung, “Jadi, tolonglah bapa gubernur mengurus anak-anak saya seperti saya dengan penuh kasih mengurus anak-anak bapa yang pindah ke banyak tempat di Irian ini”.

Ribuan mahasiswa Papua belajar di Jawa dan kembali lagi ke Papua banyak yang mempermasalahkan, tetapi sedikit yang mempermasalahkan ratusan ribu orang Jawa yang menetap dan bekerja di Papua. Mari kita melihat apa yang terjadi pada migrasi penduduk non-Papua dan dampaknya bagi wilayah itu.

Sensus penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Papua 2,83 juta jiwa. Dari jumlah itu, orang asli Papua sebanyak 2.159.318. Sementara non Papua berjumlah 674.063 jiwa. Sedangkan di Provinsi Papua Barat sensus penduduk 2010 berjumlah 570 ribu jiwa. Dari jumlah itu, penduduk asli Papua berjumlah 51,67%.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian akademisi asal Australia, Jim Elmslie (2010), data-data di atas tampak ada selisih walupun tidak signifikan. Dalam laporan berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies, Jim menyebutkan bahwa jumlah Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga 2010 mencapai 3,612,856. (padahal data hasil Sensus Penduduk BPS tahun yang sama, penduduk asli Papua bahkan tidak sampai 3 juta). Dalam buku itu dilaporkan bahwa jumlah Orang Asli Papua pada 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405. Sementara data BPS Papua tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk asli Papua sebanyak 1.460.846 jiwa.

Kini, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014, jumlah penduduk di Provinsi Papua 4.224.232. Jumlah ini menjadi acuan untuk 55 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Sementara di Papua Barat, jumlah penduduknya mencapai 1.091.171. Jumlah ini menjadi acuan untuk 45 Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat. Total jumlah penduduk di Tanah Papua pada 2014 adalah 5.315.403 jiwa.

Orang non Papua di Tanah Papua paling banyak adalah Jawa. Suku yang berasal dari pulau Jawa ini awalnya menyeberang ke Papua lewat program transmigrasi, tetapi sekarang sudah banyak yang berdatangan sendiri. Jumlah mereka bahkan melampaui penduduk asli Papua, misalkan saja dikota Nabire. Jangan heran di jalan-jalan akan lebih sering bertemu orang Jawa daripada bertemu orang Wate, suku asli Nabire. Rata-rata sektor-sektor di Papua dikuasai pendatang, sebut saja pertanian, bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya. Selain Jawa, etnis non Papua lainnya yang sering disebut amber, adalah Bugis Makassar, Maluku, Kei, Batak, Sunda, dan Manado.

Kabupaten Merauke adalah “surga bagi transmigran,”. Di sana diperkirakan 275.000 orang Jawa telah pindah ke Merauke sejak program transmigrasi dimulai. Para pendatang ini sering dituduh merugikan penduduk lokal, karena mengabaikan perasaan, kebiasaan dan tradisi masyarakat asli, menghancurkan lingkungan, dan merampas peluang ekonomi penduduk asli. Dulu orang Jawa selalu menjadi wakil bupati, bukan seja dilihat ketokohannya tetapi juga dukungan nyata pemilih Jawa di kabupaten paling timur Indonesia itu.

Itu baru orang Jawa sipil yang mengadu nasib di Papua. Cukup merepotkan. Belum lagi yang tentara yang ditugaskan negara. Soal ini pernah diceritakan oleh George J. Aditjondro. Sudah bukan rahasia lagi, Papua itu seperti kawah Candradimuka bagi para perwira sekaligus semacam ATM. Penugasan di Papua, apalagi di kawasan Freeport selain menantang, juga mendatangkan uang. Di sanalah penugasan yang menjanjikan karier seorang prajurit, sekaligus menjanjikan imbalan yang lumayan. “TNI ke Papua membawa M16, pulang dari Papua membawa 16M,” ujar George dalam sebuah diskusi.

Sejauh ini di Papua tak ada ormas anti Jawa dan mencoba mengusir amber hengkang dari Tanah Papua. Padahal sesungguhnya, jumlah mahasiswa Papua di Jawa (apalagi di Jogja) hanya sedikit membuat masalah dibandingkan masalah yang dibuat orang Jawa di Papua.