Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesiasia (DPK LPPNRI) Nunukan menyatakan prihatin dengan polemik yang terjadi antara PT. Karang Joeang Hijau Lestari (KHL) dengan ratusan Karyawanya, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai LPPNRI merupakan kebijakan sepihak.

Sekretaris DPK LPPNRI Nunukan, Blasius Kiabeni saat ditemui IndeksBerita.com ketika menengok para Buruh yang melakukan Aksi di kantor DPRD Kabupaten Nunukan Jumat Malam (27/1/2016) mengatakan, kejadian ini merupakan hal yang memprihatinkan apalagi saat melihat para Buruh yang mayoritas kaum perempuan banyak yang membawa anak-anaknya melakukan aksi hingga bermalam di Kantor DPRD.

“Ini semacam ketidakadilan yang diterima oleh para buruh yang sekarang menginap di Gedung DPRD ini. Di antara mereka bahkan ada yang sudah 3 hingga 4 tahun yang bekerja di KHL. Ibarat mereka yang membabat hutan, menanam, dan ketika perusahaan tinggal memetik buahnya, justru para Buruh diperlakukan seperti ini,” ucap Blasius.

Blasius juga menambahkan bahwa pihaknya juga menilai Disnaker Kabupaten Nunukan terkesan lamban dalam menangani permasalahan ini. Ia mengungkapkan alasannya bahwa para buruh tersebut sudah hampir 3 bulan memperjuangkan hak-haknya namun belum juga ada kejelasan sampai sekarang. Di samping itu, LPPNRI juga mengecam KHL yang menurutnya tidak punya itikad baik untuk memenuhi hak-hak dari ratusan Karyawanya itu.

“Kalau memang perusahaan sudah tak mampu membiayai atau membayar pesangon, kan harus ada prosedurnya. Kalau kami lihat dari bukti yang saudara-saudara Buruh bawa, itu sudah jelas bahwa mereka di PHK, maka kalau perusahaan menyangkal telah mem-PHK-kan karyawanya, itu kan semacam penipuan ” terang nya.

LPPNRI juga sangat menyayangkan pihak manajemen KHL yang tidak mau melihat kondisi langsung dari para Buruh yang saat ini melakukan Aksi di kantor DPRD Kabupaten Nunukan. Menurutnya, permasalahan ini akan segera usai apabila ada perwakilan dari perusahaan yang bersedia untuk duduk bersama dengan para Buruh.

“Kami mengecam PT. KHL yang sepertinya abai terkait masalah ini. Sampai saat ini pun kami tak pernah melihat perwakilan dari perusahaan yang hadir dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar masalah ini kelar, apalagi banyak kita lihat anak-anak kecil yang turut serta orang tuanya bermalam disini, ini sungguh sangat memprihatinkan,” pungkas Blasius

Dari pantauan sampai berita ini diturunkan, massa Buruh masih tetap bertahan di Gedung DPRD Iabupaten Nunukan. Sementara itu Bupati Nunukan melalui perwakilanya telah menghimbau massa Buruh untuk dapat pindah bermalam ke Ruko Liem Hi Djung namun para demonstran bersikeras akan tetap tinggal di gedung DPRD sampai tuntutan mereka terpenuhi.