BOGOR – Meski DPRD Kota Bogor banyak bersuara tidak setuju dibangunnya gedung baru, karena gedung lama disebut masih layak pakai. Namun, akhrnya gedung baru DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda, Tanahsareal dalam waktu dekat akan dikerjakan. Proyek enam lantai yang menelan biaya Rp72,75 miliar itu salah satunya bakal diserap untuk pembuatan 50 ruangan anggota dewan. Biaya satu ruangannya ditaksir bisa mencapai Rp894 jutaan. Tapi, anehnya, hingga saat ini lokasi dibangun gedung DPRD Kota Bogor yang baru masih dihuni kios-kios pedagang dan belum dibebaskan.
“Saya malah tidak tahu dan tidak dapat kabar soal pembebasan lahan untuk gedung dewan. Sejauh ini, kita belum dapat kabar apa-apa (red. terkait pembebasan lahan),” ujar Fatma, pedagang makanan dilingkungan Jagal, Pasar Hewan, Jalan Pemuda, Tanahsareal, Kota Bogor kepada indeksberita.com, Senin (26/9/2016).
Pada bagian lain, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor, Irwan Riyanto menyebut, pihaknya sudah meluluskan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Soal Amdal, untuk pembangunan gedung dewan baru sudah selesai. Hanya, kalau soal belum ada pembebasan di lahan terkait, itu bukan kewenangan kami,” tuturnya saat di temui di Kantor BPLH.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor baru-baru ini telah mengumumkan pemenang proyek melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Aadalah PT Tirta Dhea Addonics Pratama yang terpilih mengerjakan gedung baru dewan yang berlokasi di Jalan Pemuda, Tanahsareal, Kota Bogor. Dengan harga penawaran senilai Rp69.768.392.100 dari pagu anggaran senilai Rp72.750.000.000.
“Nantinya, di gedung baru berlantai enam tersebut, masing-masing anggota dewan akan memiliki ruangan seluasnya 3 x 4 meter persegi. Fasilitasnya, dilengkapi lift tiga lantai berikut dengan CCTV di setiap lantainya. Ditambah ruang kamar mandi di setiap lantai,” kata Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Kota Bogor Sonny Rijadi.
Menyoal urgensitas keberadaan gedung baru yang rencananya menempati lahan seluas 13.540 meter persegi itu, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono kembali menegaskan belum terlalu membutuhkan gedung baru. Alasannya, anggaran sebesar itu lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan.
“Terlebih pembebasan lahan di lokasi gedung baru masih belum tuntas karena masih banyak ditempati para pedagang,” tukasnya.
Ia mengaku sudah sejak lama menentang pembangunan gedung baru itu. Selain proses lelang dan pembebasan lahannya masih bermasalah, pembangunan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 72,7 miliar bersumber dari APBD itu sangat menyakiti hati rakyat, khususnya bagi para warga Bogor yang tinggal di area rawan bencana.
“Bukan mempersoalkan lelangnya. Menurut saya, anggaran sebsar itu akan lebih baik dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi Kota Bogor di musim hujan ini kerap berpotensi longsor dan banjir. Jadi, lebih baik utamakan kepentingan masyatakat Kota Bogor,” tuntasnya. (eko)