Rabu, 17 Agustus 22

Layanan Publik Pemkab Bogor Bakal Jadi Target Tim Saber Pungli

BOGOR – Gandeng jajaran kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera akan bentuk tim satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Rencana ini digagas hanya sehari setelah Bupati Bogor Nurhayanti memimpin rapat pertemuan di ruang rapat Pendopo Bupati Bogor, yang membahas tentang praktek pungli yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Tim Saber Pungli akan bergerak menertibkan praktek pungutan liar segera setelah pembentukannya. Pembentukan tim Saber Pugli dilandaskan pada instruksi presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016.

Saber Pungli ini akan bekerja tanpa pandang bulu. Dan dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja sama dengan instansi pengawasan seperti inspektorat, BPKP dan lembaga lainnya.

“Asalkan ada bukti. Tak kenal besar kecilnya. Sapu bersih semua. Kami juga akan koordinasi dengan Inspektorat, BKPP dan pemerintah daerah secara keseluruhan,” kata Kapolres Bogor, AKBP Andy M Dicky sebagaimana dikutip indeksberita.com, baru-baru ini.

Tim ini nantinya akan diketuai oleh Waka Polres Kabupaten Bogor. Sedangkan fokus kerjanya akan bakal menyisir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Disdukcapil, Dispenda, Badan Perizinan, DLLAJ dan lainnya.

“Saya sebagai penanggung jawab. Ketua nanti dijabat Wakapolres Bogor. Rencana, besok pagi SK Bupati saya tanda tangani dan langsung berlaku efektif,” tegasnya.

Sebelum dibentuknya tim ini, Bupati Nurhayanti telah memberi instruksi kepada dinas-dinas layanan masyarakat agara tidak memungut biaya diluar prosedur. Bupati Bogor juga telah meminta kepada seluruh elemen pemerintahan di daerah agar bersama bahu membahu ikut membantu memberantas pungli di Kabupaten Bogor.

“Dengan memberantas pungli maka pelayanan untuk masyarakat dapat berjalan lebih baik dan cepat. Satgas Saber Pungli ini mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Satgas ini
nantinya memiliki kewenangan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi, mengkoordinasikan,
merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungsi sesuai dengan ketentuan dan
melakukan evealuasi kegiatan,” ujarnya panjang lebar. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait