Rabu, 30 November 22

Laksanakan Seminar DPD di Unair, Ciderai Hukum

Seminar nasional, “Revitalisasi Kewenangan Konstitusional DPD RI” yang digelar kerjasama Kelompok DPD di MPR/BPKK DPD RI dengan Universitas Airlangga (Unair). Semula yang sedianya sebagai kegiatan melegitimasi kepemimpinan DPD kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Tiba-tiba seminar DPD di Unair tersebut berubah menjadi ajang pertanyaan peserta, tentang keabsahan kepemimpinan tersebut.

Salah seorang peserta seminar dari Solidaritas Aktivis Surabaya (SAS) Rudi Rosadi mengatakan, OSO yang memperoleh kedudukan ketua DPD dengan cara yang kurang benar. Sebaiknya acara seperti ini lebih baik ditunda dulu. Menurut Rudi, jika terpaksa digelar, justru akan menjadi preseden buruk bagi keberadaan DPD dan perguruan tinggi, seperti Unair.

“Saya sangat menyayangkan jika Unair terutama Fakultas Hukum terjebak pada kepentingan politik. Apapun alasannya, ini sangat menciderai keberadaan Unair sendiri sebagai civitas akademika yang tak diragukan integritasnnya,“ kata Rudi, disela-sela seminar yang digelar di Surabaya, Senin, (15/5/2017).

Masih kata Rudi, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, jika kepemimpinan OSO Cs sekarang dari sebuah hasil inkonstitusional. OSO telah merebut kepemimpinan yang sah, yaitu GKR Hemas dan Farouk Muhammad.

“Sangat ngeri jika kita melihat dramaturgi perebutan kepemimpinan DPD kemarin. Kami menyayangkan kalau Unair mendapat project seminar semacam ini, “ tandas Rudi.

Perlu diketahui, di ruang sidang Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terjadi akhir dari drama terpilihnya tiga pimpinan baru DPD pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Ketiganya menggantikan, ketua DPD Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPD, GKR Hemas dan Farouk Muhammad secara paksa melanggar tata tertib.

Sementara Dekan FH Universitas Dr Soetomo Siti Marwiyah mengatakan, memang benar secara hukum kepemimpinan DPD saat ini tidak sah. Karena ada dua hal yang bertentangan, yaitu terpilihnya OSO dan yang kedua soal pengangkatan.

“Sumpah yang dalam undang-undang itu disebutkan harus dilakukan oleh seorang ketua, bukan wakil ketua atau didelegasikan. Namun kenyataannya hal itu dilakukan oleh seorang ketua, “ ucap Marwiyah.

Lanjut Marwiyah, berkaitan dengan pelaksanaan seminar pada Senin itu. Ia berharap, semestinya tidak diberlangsungkan dulu. Karena yang terjadi masyarakat masih mempertanyakan keabsahan kepemimpinan DPD yang masih cacat hukum.

Menanggapi hal demikian, Dosen Departemen Hukum Tata Negara FH Unair Radian Salman mengaku memang agak risih, menggelar seminar dari sebuah lembaga negara yang bermasalah. Namun buru-buru dia tidak mau disebut telah mendukung kepemiminan OSO.

“SK penetapan kepemimpinan kan sudah ada. Artinya secara hukum itu sah. Kalau memang itu dipersoalkan harus ada gugatan, “ kata Radian, setelah seminar.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait