Rabu, 7 Desember 22

Lahan Negara di Tamansari Dikapling Ratusan Vila Bodong

BOGOR – Bangunan liar berupa vila hingga rumah makan di tiga lokasi tersebar, Desa Tamansari, Sukajaya, Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor belakangan makin menjamur. Keberadaan bangunan tak berizin dan tak bersertifikat yang berdiri di lahan milik negara, eks PTPN VIII umumnya dimiliki petinggi kepolisian, TNI yang masih aktif dan non aktif hingga pengusaha asal Jakarta. Bahkan, diantaranya ada juga yang dimiliki pejabat daerah hingga warga setempat.

“Bangunan berupa vila hingga rumah makan, kebanyakan dimiliki warga luar Bogor, tepatnya dari Jakarta. Mereka membeli dari penggarap lahan, bahkan ada juga juga yang sudah berulangkali lahannya dipindahtangankan. Padahal, setahu saya, tanah negara tidak boleh diperjualbelikan,” ujar warga Sukaluyu, Abdullah (50) kepada indeksberita.com, Selasa (19/7/2016).

Penuturannya, lahan negara yang pernah dikuasai eks PTPN VIII tersebut sebagian digarap warga. Namun, sebagian ada juga yang diperjualbelikan oleh oknum, meski tidak dibuktikan surat kepemilikan.

“Warga menjual murah kepada oknum biong (red. broker tanah) beberapa tahun lalu, kemudian dijual kembali pada orang yang punya uang asal Jakarta. Sudah jelas bangunan yang ada tidak miliki sertifikat dan tak pernah bayar pajak. Lahan negara ini luasnya lebih kurang 500 hektar. Tinggal sebagian kecil masih digarap petani dan sudah lebih dari 25 tahun ,” tuturnya.

Pantauan media online ini, selain rumah makan, di tiga desa tersebut memang bertabur vila mewah yang dititipkan pada warga setempat. Vila tersebut banyak yang dikomersilkan. Per malam, tarip sewa bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga ada yang dibandrol Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per hari.

Luas luas lahan dan bangunan milik penanam modal tak bersertifikat tersebut rata-rata mencapai 2.000 m2. Akses masuk menuju kawasan vila tersebut tertata dengan baik dan jalan aspal. Bahkan, beberapa vila menawarkan fasilitas karaoke hingga kolam renang.

“Kalau petinggi TNI banyak, begitu juga dari polisi. Mungkin, karena banyak petinggi TNI dan Polri itu lah tidak ada yang berani menegur, atau sampai dilakukan pembongkaran. Beberapa nama yang saya tahu, ada Pak C dari TNI. Sementara petinggi polisi di Jakarta adalah Pak SD (non aktif), Pak H dan Pak S dari Polri dan masih banyak yang lainnya. Tapi, mereka semua sudah jarang terlihat datang,” ujar warga Sukajaya, Encep (32).

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Lestari Lingkungan, Luthfi Awaludin menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan pembiaran merebaknya bangunan liar di kawasan hutan lindung.

“Rusaknya kawasan yang merupakan area tangkap air ini berpotensi mengakibatkan banjir di Jakarta. Untuk itu, pembongkaran vila liar di Tamansari juga harus jadi skala prioritas Satpol PP Kabupaten Bogor. Bukan hanya vila di kawasan Puncak saja yang perlu dibenahi,” ujar penggiat lingkungan asal IPB. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait