Kuota PPDB SMA dan SMK di Kaltara Tahun 2019 Capai 10.301 Siswa

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) untuk jenjang SMA dan SMK di Kaltara (Kalimantan Utara) tahun 2019/2020, disediakan kuota sebanyak 10.301 siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berdasarkan draft petunjuk teknis (Juknis) PPDB pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Kaltara tahun pelajaran 2019/2020.

Menurutnya, secara hierarki, akan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara yang akan memperkuat legitimasi juknis tersebut. Sementara itu, sistem PPDB yang menggunakan sistem zonasi akan diatur menggunakan surat keputusan (SK) Gubernur Kaltara.

“Ini berdasar pada Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) RI No. 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK,” ungkap Irianto, Kamis (13/6/2019).

Draft Pergub sendiri, ungkap Irianto, saat ini dalam progress penyelesaian. Setelah Pergub diterbitkan, lanjutnya, akan dikeluarkan juknis secara resmi. Juknis sendiri, sudah siap. Begitupula sistem zonasi per sekolah di tiap kabupaten dan kota.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono menuturkan, kuota sebanyak 10.301 siswa itu disiapkan bagi 60 SMA dan SMK berstatus negeri di Kaltara. Tiap sekolah memiliki kuota masing-masing. Menurut Sigit, hal itu sudah termasuk kuota jalur prestasi dan zonasi.

“Pada PPDB tahun ini, Disdikbud Kaltara juga membuka peluang penerimaan bagi siswa repatriasi. Ada 80 siswa repatriasi bakal melanjutkan sekolah di wilayah perbatasan Kaltara, tepatnya di Kabupaten Nunukan,” timpal Sigit.

Persebarannya, ungkap Sigit, SMAK Gabriel sebanyak 11 siswa, SMK Negeri 1 Nunukan 35 siswa, SMK Sebatik Barat 23 siswa, dan SMK Mutiara Bangsa 11 siswa. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait, maka jatah siswa repatriasi di SMK Negeri 1 Nunukan akan direlokasi ke SMK Sebatik Barat dan SMK Mutiara Bangsa. Ini dikarenakan kuota untuk SMK 1 Nunukan tidak cukup, akibat daya tampungnya sedikit namun yang masuk banyak.

“Perihal ini juga sudah disampaikan Disdikbud Kaltara kepada pihak Kemendikbud dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tawau, Sabah, Malaysia,” paparnya.