BOGOR – Terhitung mulai Senin hingga Rabu besok (17-19/10/2016), penghuni DPRD Kota Bogor dipastikan tidak bisa ditemui di kantor dewan. Pasalnya, sebagian besar anggota dewan saat ini tengah kunjungan kerja ke luar kota.
Informasi yang diperoleh indeksberita.com, dari total 45 anggota dewan, diperoleh kabar Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang beranggotakan 10 orang dan Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bogor sebanyak 21 orang tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balikpapan Kalimantan Timur dan Yogyakarta.
“Iya mas, hari ini tidak ada anggota dewan. Kantor dewan kosong. Kebanyakan pada kunker ke luar kota,” ujar staf dewan yang minta tidak ditulis namanya kepada indeksberita.com, Selasa (18/10/2016).
Beberapa anggota dewan yang tengah melakukan kunker, telepon genggamnya sedang tidak bisa dihubungi saat akan dikonfirmasi media online ini. Ironisnya, 14 anggota DPRD Kota Bogor sisanya yang tidak berangkat kunker, malah absen ke kantor DPRD Kota Bogor. Pantauan indeksberita.com, pukul 12.30 WIB, tidak satu pun anggota dewan terlihat di gedung dewan.
Absen berjamaah jajaran anggota DPRD Kota Bogor ini dikomentari Ketua Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR) Fery Batubara Aryanto. Menurutnya, wakil rakyat yang digaji rakyat dan semestinya bertugas menjadi perpanjangan tangan kepentingan masyarakat tidak seharusnya melakukan kunker pada waktu bersamaan.
“Apa para anggota dewan itu tidak terpikir ada yang lebih prioritas menuntaskan persoalan masyarakat, dibanding harus pergi kunker? Jangan bilang Kota Bogor tidak ada masalah. Sangat banyak sekali. Salah satu contoh, soal Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di Kota Bogor masih banyak siswa miskin yang belum dapat KIP. Kita juga memiliki datanya. Tapi, sejauh ini, Komisi D, DPRD Kota Bogor tidak bisa memberi kepastian siswa miskin mendapatkan KIP,” tukasnya.
Dia menduga, kunker dewan tersebut merupakan upaya menghabiskan anggaran jelang akhir tahun.
“Sebenarnya, apa manfaat kunker? Kalau pun mau kunker, harus dewan memikirkan jangan sampai gedung dewan kosong. Jangan sampai dewan memberi contoh buruk soal penegakan disiplin. Sekolah, intitusi bahkan pemerintah daerah sekali pun tidak membenarkan adanya bolos berjamaah. Nah, ini anggota dewan yang tidak berangkat kunker malah ikut-ikutan bolos. Memprihatinkan!,” tuntas Fery. (eko)