Sabtu, 2 Juli 22

Kronologi Sengketa Lahan di Luwuk Banggai Berujung Eksekusi

Sengketa lahan di Luwuk, lokasi lahan itu berada di Tanjung Sari Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasinya  tepat di tengah Kota Luwuk.

Tercatat warga yang bermukim, 1.411 jiwa dari 343 kepala keluarga; 75 persen sebagai nelayan, dan 20 persennya adalah buruh.

Melihat posisi Tanjung Sari yang strategis, di lokasi itu  terdapat pelelangan ikan, tempat aktifitas keseharian warga setelah melaut untuk memperdagangkan hasil tangkapan ikan mereka.

Selain itu Dermaga Tilong Kabila, yang menghubungkan perairan Luwuk Banggai dengan Pulau Jawa. Tentu saja menjadi pemantik perhatian siapa saja yang ingin berinvestasi. Dengan ditunjang Dermaga Feri, yang menghubungkan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, dua kabupaten sebelum terjadi pemekaran secara adminsitratif dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Banggai.

Persis di kawasan itu letak perbatasannya; di sebelah utara dengan Teluk Luwuk; timur dengan Selat Peling; selatan dengan Kelurahan Jole; dan barat dengan Jalan Yos Sudarso atau Komplek Keraton.

Namun maps lokasi tersebut mengalami perubahan. Setelah PN Negeri Luwuk yang dibantu aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, melakukan eksekusi lahan dan berhasil meratakan rumah warga dengan tanah, -dua kali eksekusi: pertama Rabu, 3 Mei 2017, dan kedua Senin, 19 Maret 2018.

Sengketa Perkara Pertama

Pada 12 Oktober 1977, bermula  sengketa perdata antara Acmad Bakar dan kawan-kawan selaku penggugat dengan Perempuan Siti Hamang dan kawan-kawan selaku tergugat di PN Luwuk. Gugatan dengan nomor pekara 22/P.N/1977 itu, dimenangkan pihak tergugat, dengan keputusan pengadilan nomor: 22-/Pdt/1977.

Merasa kalah, penggugat kemudian mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi, yang saat itu  berkedudukan di Manado Sulawesi Utara dengan nomor perkara ; 113/PT/1978, tertanggal 20 Oktober 1978.

Penggugat dibuat kecewa dengan kekalahan. Sehingga membuat penggugat mengambil langkah kasasi ke MA.  Namun MA menolak permohonan kasasi penggugat, dengan keputusan nomor : 2031 K/ Sip/1980, padal 23 Desember 1981.

Sengketa Perkara Kedua

Pada 1989, ahli waris Datu Adam melakukan gugatan perdata terhadap Hadin Lanusu,  tercantum nama istri dan anak Nana Gani Lanusu dan Rahim Musa di PN Luwuk dengan nomor perkara: 33/Pdt/G/1989/PN.Lwk.

Meski gugatan tersebut ditolak PN Luwuk. Ahli waris Datu Adam tetap melanjutkan langkahnya. Melalui nomor perkara 36/Pdt/G/1990/PN. Lwk, tertanggal 31 Agustus 1990. Ahli waris Datu Adam menggugat Hadin Lanusu dan kawan-kawan, dengan gugatan barunya dan menang.

Namun kemenangan itu kandas, setelah keluar putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, 1 Juni 1992, dengan nomor perkara : 45/Pdt/1991/PT.Palu, yang membatalkan putusan PN Luwuk nomor : 36/Pdt/G/1990/PN.Lwk, pada 5 Januari 1991.

Asap akibat proses eksekusi di Tanjungsari tampak dari seberang Teluk Luwuk Banggai (Azman Asgar: Posko Pemenangan Pancasila)
Asap akibat proses eksekusi di Tanjungsari tampak dari seberang Teluk Luwuk Banggai (Azman Asgar: Posko Pemenangan Pancasila)

Hal itu terjadi, lantaran melalui gugatan yang diajukan Ny Hatija Arief, salah satu pihak tergugat dalam perkara nomor: 36/Pdt/G/1990/PN.Lwk, yang isinya menyatakan gugatan penggugat atau terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvangklijke Verkelear).

Sengketa Perkara Ketiga

Pada 9 Januari 1996, terjadi gugatan antara Hadin Lanusu, -dalam gugatan tercantum nama Pintung, Bahrun Lanusu, Masnia Lanusu, dan Min Lanusu, selaku penggugat, ditujukan kepada Husen Taferokila, selaku tergugat.

Gugatan dengan nomor pokok perkara: 02/Pdt/G/1996/PN. Lwk, tertanggal 1 Juni 1996 itu,  atas 2 bidang tanah di Tanjung Sari.

Satu berukuran, panjang 26,50 meter dan lebar 22 meter dengan batas-batas; sebelah utara dengan tanahnya Salim Bakar/wakaf; timur dengan Pintung; selatan dengan sebelumnya dengan penggugat, kemudian dengan Lawae; barat Jalan Yos Sudarso.

Dua berukuran panjang 13,35 meter dan lebar 6,70 meter dengan batas-batas; sebelah utara tanah Salim Bakar (Achmad Bakar); timur rumah kediaman Pintung; selatan tanah para penggugat; barat tanah obyek perkara.

Di tengah proses peradilan di PN Luwuk atas 2 bidang tanah yang luas keseluruhannya 672,445 meter persegi itu. Tiba-tiba Ny Berkah Al Bakar mengajukan diri sebagai penggugat intervensi.

Dalam putusan sela, PN Luwuk kemudian mengabulkan permohanan Ny Berkah Al Bakar, menggabungkan diri sebagai penggugat intervensi dengan nomor pokok perkara: 02/Pdt/G/1996/PN.Lwk, tertanggal 4 Juni 1996.

Kontroversi Putusan MA

Sengketa perdata yang melibatkan Ahmad Bakar dan kawan-kawan dengan Perempuan Siti Hamang dan kawan-kawan, sudah mengendap selama 20 tahun lebih kurang. Karena peradilan yang mengadili sudah menetapkan keputusan kekuatan hukum tetap dan mengikat (incraht).

Hal itu tertuang dalam Putusan MA nomor: 2031 K/ Sip/1980, padal 23 Desember 1981; menyatakan bahwa ahli waris Salim Bakar atau Achmad Bakar, yakni Ny Berkah Al Bakar, terbukti secara sah tidak memiliki lahan berupa tanah di Tanjung Sari.

Namun pada 2 Juni 1999, muncul putusan MA dengan nomor: 2351 K/Pdt/1997. Salah satu amar putusannya menyatakan, “Tanah sengketa yang terletak di Tanjung (Tumbu) Kelurahan Simpong Kecamatan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, memenangkan atas nama Ny Berkah Al Bakar“.

Putusan untuk penggugat intervensi itu dengan batas-batas”; Utara dengan Teluk Luwuk, sekarang Pemerintahan Kabupaten Banggai dan Komplek Dolog; timur dengan tanah Perempuan Maasing dan Perempuan Keling, sekarang tanah Ilanusa; selatan dengan jurawe, sekarang dengan jurang; barat dengan kebun pandan dan hutan lolaro.

Bunyi amar putusan yang membingungkan, mendapat penilaian warga, putusan MA kontroversi. Apalagi dibarengi munculnya putusan peninjauan kembali MA dengan nomor : 655/PK/Pdt/2003 pada 13 Oktober 2003. Ny Berkah Al Bakar, yang mengaku ahli waris Salim Bakar (Achmad Bakar), seolah  sebagai dewa penyelamat di tengah warga yang sedang bersengketa.

Melalui kuasa hukumnya, saat itu Nasrun Hipan, SH.mendalilkan bahwa objek sengketa berupa 2 bidang tanah, kurang lebih seluas 6 hektar adalah milik Ny Berkah Al Bakar secara sah, -sebagaimana disebutkan dalam gugatan tahun 1977; antara Achmad Bakar (Salim Bakar) yang menggugat Perempuan Siti Hamang dan kawan-kawan.

Hal itu tertuang dalam Putusan MA dengan nomor: 2351 K/Pdt/1997 jo Putusan peninjauan kembali MA dengan nomor : 655/PK/Pdt/2003 pada 13 Oktober 2003; menyatakan bahwa ahli waris Salim Bakar alias Achmad Bakar, yakni Ny Berkah Al Bakar adalah pemilih secara sah atas tanah di Tanjung Sari.

Keterangan Foto: Puing-puing sisa bangunan milik warga Tanjung Sari, Keraton, Kota Luwuk-Banggai, Sul-Teng yang digusur. Akibat peristiwa ini Kapolres Banggai dicopot dari dari jabatnya (istimewa)
Keterangan Foto: Puing-puing sisa bangunan milik warga Tanjung Sari, Keraton, Kota Luwuk-Banggai, Sul-Teng yang digusur. Akibat peristiwa ini Kapolres Banggai dicopot dari dari jabatnya (istimewa)

Perjalanan Eksekusi Lahan

Selama kurun 10 tahun; 2006 hingga 2016, Ny Berkah Al Bakar melalui pengacara melayangkan permohonan kepada PN Luwuk, segera mengeksekusi lahan yang di atasnya berdiri bangunan rumah warga.

Ketua PN Luwuk yang menerima permohonan eksekusi lahan berdasar putusan MA adalah M Jalil Sairin, SH (2006); Rudi Widodo, SH (2008-2009); dan Sudar, SH (2010).

Masing-masing menetapkan bahwa permohonan eksekusi tidak dapat dikabulkan. Dengan alasan Putusan MA non eksekutable, esekusi hanya bisa dilaksanakan jika Putusan MA secara utuh tidak sepenggal-sepenggal, dan di dalam lokasi ada dua putusan MA yang saling bertentangan.

Permohonan ekseskusi baru dikabulkan Ketua PN Luwuk Nanang Zulkarnaen Faisal, SH, dengan alasan putusan kasasi MA Nomor: 2031 K/ Sip/1980, padal 23 Desember 1981, telah ditolak MA dan ditemukan bukti baru (novum) dalam upaya hukum peninjauan kembali penggugat Hadin Lanusu, menghasilkan putusan MA Nomor : 2351 K/Pdt/1997 pada 2 Juni 1999.

Pada 17 Oktober 2016, PN Luwuk mengabulkan eksekusi lahan yang tertuang dalam surat nomor : W21-U/1590/HK.02/X/2016. Namun pelaksanaan eksekusi tercegat oleh sikap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ida Bagus Djagra, SH yang mengatakan, karena terdapat 2 obyek sengketa putusan MA yang saling bertentangan, terhadap permasalahn ini pihaknya akan mohon petunjuk kepada MA di Jakarta.

Sikap ketua PN Luwuk dinilai warga, melanggar UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Karena putusan kasasi MA atas nama Hadin Lanusu dan kawan-kawan tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum putusan kasasi MA tersebut.

Selain itu penolakan novum, tidak menghapus keabsahan putusan tersebut. Termasuk objek yang disengketakan, terdapat bukti-bukti kepemililkan hak atas tanah berupa  SHM, yang hingga kini belum dibatalkan keabsahannya oleh lembaga peradilan atau lembaga terkait.

Permohonan eksekusi kembali dikabulkan Ketua PN Luwuk Ahmad Yani, dengan alasan sama seperti pendahulunya, Nanang Zulkarnaen Faisal, SH, -yang digantikannya per Desember 2016.

Pada 19 April 2017, Ketua PN Luwuk mengabulkan eksekusi atas lahan tersebut dengan nomor W21.U3/651/HK.02/IV/2017 : tentang permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan pemeriksaan lokasi obyek sengketa.

Pada 21 April 2017, Kepolres Banggai AKBP Beni Baehaki Rustandi, mengeluarkan himbauan kepada warga, yang menempati obyek lahan supaya meninggalkan lokasi.

PN Luwuk mengeluarkan himbaun kepada warga bahwa akan digelar eksekusi atas lahan tersebut, tanggal 10-16 Mei 2017. Namun PN Luwuk menggelar eksekusi lebih cepat, dari himbaun yang disampaikan kepada warga.

Pada 3 Mei 2017, eksekusi berhasil merobohkan bangunan rumah 22 unit; 4 Mei, bangunan rumah yang dirobohkan 21 unit; 5 Mei, bangunan rumah yang dirobohkan 257 unit.

PN Luwuk melakukan eksekusi lanjutan dengan Nomor : W21.U3/155/HK.02/2018, tertanggal 17 Januari 2018.

Ketua PN Luwuk Ahmad Yani SH, memberitahukan kepada pengacara Ny Berkah Al Bakar, DR Abdul Salam SH, melalui surat pemberitahuan Nomor : W21-U3/464/HK.-02/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018, perihal pelaksanaan eksekusi: Senin, Selasa, Rabu, 19, 20, 21 Maret 2018.

Pelaksanaan eksekusi  berlangsung; 100 unit lebih rumah digusur, 1.411 jiwa kehilangan tempat tinggal. Proses eksekusi tanpa ada Ketua PN Luwuk Ahmad Yani, Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno, keterangan warga tampak di lokasi bersama ribuan aparat kepolisian bersama aparat TNI, POL PP.

(diolah dari berbagai sumber)

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait