Rabu, 29 Juni 22

Kronologi OTT KPK Di Jambi, Pelaku Gunakan Kata “Undangan” Sebagai Kode

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 12 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi penetapan APBD Jambi tahun 2018, pada hari Selasa (28/11/2017) kemerin. Dalam OTT KPK di Jambi tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp 4,7 Miliar.

“Total uang diamankan Rp 4,7 miliar,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).Basaria melanjutkan bahwa Dari 16 orang yang diamankan, KPK telah menetapkan empat orang diantaranya sebagai tersangka.

Dari 12 orang yang ditangkap, 8 diamankan di Jambi dan 4 diamankan di Jakarta. Basaria menuturkan, operasi tangkap tangan berawal pada Selasa (28/11/2017 siang pukul 12.46 WIB. KPK mendapatkan informasi akan ada rencana pertemuan antara Supriono, anggota DPRD Provinsi Jambi dengan Saifudin Asisten Daerah Bidang 3 Provinsi Jambi. Menurut Basaria, pertemuan tersebut akan dilakukan di sebuah Restoran di Jambi.

“Pertemuan antara SUP (Supriono) anggota DPRD dan SAI (Saifudin) Asda III Jambi di lalukan disebuah restoran, dalam rangka penyerahan uang dengan menggunakan ‘Kode Undangan’ ,” papar Basaria.

Pukul 14.00 WIB ,lanjut Basaria, terjadilah pertemuan antara Saifudin dengan Supriono. Selang beberapa saat, Supriono keluar dari restoran lalu masuk ke dalam mobil Saifudin. Diduga transaksi terjadi di mobil tersebut. Kemudian saat keluar dari mobil Supriono terlihat membawa kantong platsik warna hitam.

Tidak menyia-nyiakan waktu, lanjut Basarai, Tim KPK langsung mengamankan Supriono dengan barang bukti kantong plastik hitam berisi uang Rp 400 juta.

Kemudian, urai Basaria, di tempat yang sama KPK juga menangkap Saifudin dan SRP sopir dari Supriono. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil dan bertransaksi, Supriono diketahui juga sedang makan siang bersama rekannya GWS dan tim penyidik pun mengamanakan GWS.

“Usai mengamankan, tim kemudian bergerak ke rumah Saifudin. Di rumah tersebut, tim kembali menemukan uang sebesar Rp 1,3 miliar, uang tersebut diduga akan diberikan ke anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2018,” ungkapnya.

Di rumah Safiudin tersebut, Tim juga amankan ATG anak buah Saifudin dan Nurhayati anggota DPRD yang juga istri Saifudin. Lalu, pada malam hari pukul 19.00 WIB, Tim KPK kembali bergerak kerumah pribadi Arfan Plt Kadis PUPR dan dari rumah tersebut, Tim KPK menemukan uang tunai senilai Rp 3 Miliar.

Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB WSS selaku Kepala UPTD Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi mendatangi kantor Polda Jambi untuk memberikan keterangan. Dan pada pukul 20.40 WIB tim mendatangi kantor Dinas PUPR dan menemukan RNI staf dari Arfan yang sedang memegang berkas di depan alat penghancur kertas. Diduga RNI berusaha menghancurkan catatan-catatan transfer sejumlah uang, RNI pun dibawa ke Mapolda Jambi.

“Konstruksi perkara, diduga agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan APBD 2018. Sebelumnya diduga anggota DPRD tidak mau hadir karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov. Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati ‘Uang Ketok’,” urai Basaria.

Sementara itu kronologi OTT di Jakarta, Basaria menuturkan ,Pukul 17:19 WIB KPK mengamankan Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta, AMD, pihak swasta, ASL, dan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jambi, VRL di sebuah gerai kopi di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Pusat. Ketiganya lalu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

Kemudian pukul 20:00 WIB, KPK mengamankan PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, EWM di sebuah apartemen di wilayah Thamrin, Jakarta Pusat, dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK.

Dari serangkaian operasi senyap tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah Supriono yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Dan diduga sebagai pemberi adalah itu Erwan yaitu Plt Sekretaris Daerah, Arfan Plt Kepala Dinas PU Provinsi Jambi dan Saifudin Asisten Daerah Bidang 3 Provinsi Jambi.

“Kami masih mendalami informasi apakah kesepakatan uang ini juga atas sepengetahuan gubernur selaku kepala daerah,” pungkas Basaria.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait