Kamis, 29 September 22

KPU Resmi Keluarkan Larangan Eks Koruptor Menjadi Caleg di Pemilu 2019

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum resmi mengeluarkan larangan bagi bagi eks terpidana kasus korupsi sebabagai Calon Legislatif di Pemilu 2019. Larangan eks koruptor menjadi caleg ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018.

Dalam PKPU Pasal 7 Ayat (1) huruf h dengan jelas tertulis bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan bahwa aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman, ujar Pramono, Sabtu (30/6/2018).

Pramono menegaskan, aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi juga tetap masuk dalam PKPU Nomor 20 meski ada pihak-pihak yang menolaknya.

“Soal itu, berkali-kali kami tegaskan, KPU tidak pernah berubah mengenai hal (larangan) itu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM sempat menolak untuk mengundangkan PKPU tersebut. Alasan Kemenkumham yakni larangan eks koruptor menjadi caleg tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

PKPU 20/2018 akan menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran caleg. Prosea pendaftaran caleg akan berlangsung 4-17 Juli 2018. Adapun masa kampanye pemilu 2019 direncanakan berlangsung 23 September 2018 hingga 13 April 2019 dan pemungutan suara berlangsung pada 17 April 2019.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait