Jumat, 30 September 22

KPU DKI: Petahana Wajib Nyatakan Bersedia Cuti saat Kampanye

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2016, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan bahwa untuk (calon) petahana harus ada pernyataan tertulis bahwa dia bersedia cuti saat masa kampanye.

Ia menjelaskan lebih lanjut, sesuai PKPU tersebut jika petahana tidak menyerahkan surat cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka alasan itu menjadi penyebab tidak sahnya calon itu.

“Di UU memang tidak ada aturan mengenai sanksi kalau petahana tidak cuti. Oleh karena itu PKPU terbaru hasil konsultasi dengan Komisi II DPR RI kemudian mensyaratkan harus ada surat cuti, kalau tidak pencalonannya (petahana) ini bisa dibatalkan oleh KPU,” urai Sumarno di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Sumarno juga menerangkan bahwa kepala daerah yang akan mencalonkan dirinya kembali di daerah lain, diwajibkan melampirkan surat bersedia mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon.

“Surat pernyataan pengunduran diri ini juga berlaku untuk pegawai negeri sipil (PNS), serta anggota Polri dan TNI yang mendaftar sebagai calon kepala daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.

Ahok beralasan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Dia juga menilai penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ahok berpendapat ketentutan tersebut seharusnya ditafsirakan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.

Dengan demikian pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Hingga kini, MK belum memutuskan gugatan Ahok tersebut, permohonan penghapusan terkait Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ini masih dibahas oleh Hakim Konstitusi.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait