Selasa, 5 Juli 22

KPK Menahan Walikota Malang Bersama Enam Anggota DPRD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton sejak Selasa 27 Maret 2018. Anton resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. KPK menahan Walikota Malang bersama enam anggota DPRD Kota Malang yang hari ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan mengenakan seragam tahanan KPK berwarna orange, Anton keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.25 WIB. Kepada awak media Anton menebarkan senyum sambil mengaku pasrah atas penahanan atas dirinya.

“Yah, ikuti saja” ucap Anton datar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa penahanan terhadap Anton dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Anton ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Febri juga mengungkapkan bahwa Selain Anton, penyidik KPK juga menahan enam anggota DPRD Kota Malang yang juga diperiksa hari ini sebagai tersangka, yakni yakni Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Abdul Rachman dari Fraksi PKB, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura. Keenam anggota DPRD tersebut, menurut Febri bakal ditahan di Rutan KPK.

“Moch Anton, Wali Kota Malang ditahan di Rutan Cabang Guntur dan enam anggota DPRD ditahan di Rutan Cabang KPK. Penahanan untuk 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Sebelumnya pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Kedua orang itu adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Selanjutnya pada Rabu 23 Maret 2018 KPK kembali mengumumkan Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Dalam kasus ini Anton dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait