Kepemimpinan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisiam Republik Indonesia (Polri) nampaknya berdampak positif. Hubungan kedua lembaga penegak hukum tersebut kini semakin padu. Hal itu nampak pada penjajakan rencana kerja sama keduanya untuk melakukan investigasi kasus-kasus korupsi.
Menurut Kapolri Tito Karnavian, investigasi bersama ini bakal dilakukan kedua lembaga tersebut terhadap kasus-kasus yang dinilai penting di sektor pengeluaran keuangan negara, juga dalam kasus-kasus yang mengakibatkan kebocoran penerimaan keuangan negara.
“Kami sepakat mendukung pemerintah untuk tingkatkan pendapatan negara, terutama dari kebocoran-kebocoran di sektor-sektor penerimaan negara misalnya pajak, Bea dan Cukai dan lainnya. Kami sepakat mendorong kalau memang ada potensi kebocoran kita akan tutupi supaya penerimaan negara bisa naik,”kata Titi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Tito selanjutnya menuturkan, kerja sama KPK dan Kepolisian penting dan diperlukan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
KPK memiliki kelebihan dalam segi anggaran yang besar, budaya antikorupsi yang tinggi, serta dukungan politik yang luas, serta kewenangan yang kuat. Namun, KPK memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan yang belum menyentuh seluruh Indonesia.
Sementara, Kepolisian yang memiliki jumlah SDM yang besar hingga 430.000 personil dan berjaringan hingga ke pelosok desa, memiliki kekurangan dalam hal budaya antikorupsi yang masih rendah.
“Oleh karena itu, kita ingin kerja sama prinsip mendukung langkah-langkah yang akan diambil KPK dalam rangka berantas korupsi pada garis depan,” ujarnya.
Ditambahkan Tito, KPK akan membantu penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam hal personil, maupun anggaran melalui koordinasi dan supervisi. Sementara pihak Kepolisian akan membantu penyidikan yang dilakukan KPK dengan memperbantukan personil Kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Misalnya, sejumlah anggota KPK didukung oleh kekuatan dari Kepolisian. Sehingga akhirnya bisa bergerak bersama-sama. Bisa kita tuntaskan kasus-kasus penting yang ada di negara ini,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya, sejumlah kasus telah membuat hubungan antara kedua lembaga negara ini tak harmonis. Setelah terlibat heboh dalam dua kasus Cicak vs Buaya, hubungan keduanya kembali tegang ketika KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad menyatakan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi ketika dirinya ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Sebagai balasannya, Polri menangkap kemudian menangkap Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto, dengan dua kasus yang berbeda setelah mendapat aduan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.