BANDUNG – Kabar santer akan dilakukan pengosongan Komplek Perumahan Angkatan Darat di Gegerkalong, Kota Bandung oleh Kodam III Silingiwangi, hingga Kamis (21/7/2016) petang belum terlihat. Warga yang beberapa hari sebelumnya bergerombol melakukan ronda dan patroli secara bergantian di mulut jalan masuk komplek, mulai terlihat sepi, setelah sejak sore hingga malam kawasan Bandung diguyur hujan.
Tumpukan ban sisa pembakaran dibiarkan warga berada di jalan. Sementara, pintu gerbang utama masuk ke kompleks masih diblokade pagar kawat berduri. Karung berisi pasir juga masih menumpuk dibalik pagar. Disela-sela karung itu tegak berdiri beberapa batang bambu runcing.
“Karena hujan, warga memilih di rumah, sembari menunggu aba-aba yang nantinya akan disampaikan koordinator lapangan melalui pengeras suara masjid dan SMS melalui telepon genggam, jika sewaktu-waktu terjadi pengosongan pada malam hari,” ujar pria yang mengenalkan diri dengan panggilan Abdullah (35) kepada media online ini.
Pada bagian lain, diperoleh informasi Kodam III Siliwangi tetap akan melakukan penertiban terhadap 39 rumah KPAD di Gegerkalong. Hanya, soal kepastian waktu masih belum ditentukan. Satuan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Kodam III Siliwangi juga sudah disiagakan untuk ikut dalam pengosongan rumah dinas tersebut.
Kemarin, rapat koordinasi kesiapan personil Kowad untuk penertiban KPAD sudah digelar di aula Manunggal Kodam III Siliwangi. Kepada media online ini, Kolonel Caj (K) Winarni mengatakan, pihaknya siap membantu program kerja Kodam III Siliwangi dengan memberlakukan cara persuasif.
“Kepada penghuni KPAD Gegerkalong yang masih bersikeras tidak mau meninggalkan tempat huniannya,” ujarnya.
Hal tersebut juga ditegaskan kepada para ibu ibu yang hingga saat ini belum bersedia mengosongkan sebanyak 39 rumah di KPAD. Kowad diberi tugas bernegosiasi agar ada keterbukaan dari pihak penghuni tanpa ada kekerasan dan unsur paksaan.
“Dalam keikutsertaan nanti, para Kowad akan memperhatikan faktor keamanan dan membaca situasi di lapangan,” imbuhnya.
Menanggapi rencana pengosongan KPAD oleh Kodam III Siliwangi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin meminta aparat TNI terkait kasus KPAD untuk menghormati proses hukum yang ditempuh oleh warga KPAD. Dengan demikian, dia meminta warga maupun pihak TNI agar jangan dulu berkegiatan apapun selalam proses hukum berlangsung.
“Saya sudah menghubungi kepala Staf Umum TNI dan saya sudah minta tolong diperhatikan, jangan dulu ada kegiatan-kegiatan dari warga, karena warga sudah membawa (persoalan ini) ke ranah hukum. Maka selama itu status quo, hingga ke depan nanti incracht (berkukuatan hukum tetap),” pungkas Tb Hasanuddin.