Komjen Pol Budi Gunawan, Akhirnya…

“Rapat internal Komisi I memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut, saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Sutiyoso,” begitu lantang Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Ruang Rapat Komisi I DPR, Rabu (7/9/2016).

Keputusan itu dibacakan di akhir proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. Sebelumnya, legislator Komisi I DPR mendengar penyampaian visi misi dan melakukan pendalaman terhadap Komjen Pol Budi Gunawan selaku calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Proses hingga keluarnya keputusan politik yang berlangsung tak sampai tiga jam itu, makin melapangkan proses lanjutan terhadap Budi Gunawan di DPR. Keputusan Komisi I tersebut akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR untuk disampaikan pada rapat paripurna, yang kabarnya dijadwalkan digelar pada Kamis (8/9/) besok.

Jika surat diproses secara cepat, maka pelantikan Budi sebagai Kepala BIN juga akan dilakukan dalam pekan ini.

“Kalau DPR nanti langsung kirim surat sore ini, mudah-mudahan bisa segera (dilantik),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

DPR, seperti kata Fahri Hamzah, memang berjanji akan mempercepat proses pergantian Kepala BIN.

http://www.indeksberita.com/dpr-percepat-proses-pelantikan-kepala-bin/

Oleh karena itu, keputusan Rapat Paripurna sepertinya tak akan berbeda dengan pendapat dan keputusan sepuluh fraksi di Komisi I DPR.

Lagipula, tak ada perdebatan apapun dalam proses uji kepatutan dan kelayakan yang berjalan tertutup tersebut. “Sepuluh fraksi sepakat, menyetujui Beliau layak menjadi Kepala BIN,” kata TB Hasanuddin.

Hal mengenai latar belakang Budi Gunawan yang berasal dari unsur Kepolisian, menurut TB Hasanuddin, bahkan tak mencuat dan tak perlu dipertanyakan lagi.

Dia tak menampik adanya perhatian berbagai kalangan terkait latar belakang Kepala BIN, terutama karena banyak anggota lembaga telik sandi itu yang berlatar belakang TNI.

Jika Budi menjadi Kepala BIN, maka dia akan menjadi orang kedua dari Polri yang menjadi kepala instansi setingkat kementerian tersebut. Selama ini satu-satunya Polisi yang pernah didapuk jadi Kepala BIN hanya Jenderal Polisi (Purn) Sutanto pada era 2009-2011 silam.

http://www.indeksberita.com/persoalkan-sipil-militer-bin-dinilai-tak-relevan/

Terkait itu, TB Hasanuddin menilai, tidak akan ada gengsi antar instansi jika kader Polri yang diberi jabatan Kepala BIN. “Enggak ada masalah kalau soal jabatannya, mau sama Polri atau sipil, mau sama militer, bebas,” tuturnya.

Menurut TB Hasanuddin, pada lembaga negara mana pun sudah ada prosedur serta peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga latar belakang tidak lagi menjadi hal utama.

Hal yang terpenting, menurut politikus PDI Perjuangan itu, adalah kompetensi.

Soal kompetensi itulah yang memang terdengar jadi tekanan utama Budi Gunawan ketika menyampaikan visi misinya dalam “fit and proper test” di Komisi I DPR.

Dia berjanji akan menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sesuai amanat undang-undang.

“Tentu semua informasi yang dikumpulkan, yang diolah harus secara cepat, tepat, dan akurat bisa disampaikan kepada Bapak Presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan,” kata Budi Gunawan.

Mantan Ajudan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, itu juga tak menampik saat disinggung mengenai kedekatannya dengan Presiden. Kedekatan itu menurutnya adalah karena jabatannya sebagai Wakil Kepala Polri.

“Semua orang juga dekat. Artinya kedekatan itu selaku jabatan saya sebagai Wakapolri. Itu ada hal-hal yang harus kami laporkan ke Bapak Presiden, perkembangan kejadian ke depan maupun langkah-langkah yang kami ambil,” ujarnya.

Selain itu, Budi juga mengungkap janji akan mengedepankan independensi dalam bekerja dan tak akan mendahulukan kepentingan atau pesanan pihak tertentu.

“BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi. Kemudian fakta yang sebenarnya. Makanya aspek objektivitas ini penting, tidak berdasarkan kepentingan ataupun juga pesanan-pesanan,” katanya.

http://www.indeksberita.com/budi-gunawan-paparkan-optimalisasi-intelijen-dpr/

Seperti diketahui, sebelum dicalonkan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan sempat menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jendral Pol (Purn) Sutarman.

Namun, ketika proses politik pencalonannya rampung di DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Budi Gunawan tak tinggal diam. Ia pun mengajukan gugatan pra peradilan atas statusnya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dikabulkan. Namun, putusan pengadilan itu tak otomatis menjadikannya sebagai Kapolri. Presiden Jokowi yang berada dalam tekanan dari sana-sini, akhirnya mengambil ‘jalan tengah’ dengan menunjuk Badrodin Haiti selaku Kapolri.

Belakangan, ketika Badrodin Haiti masuk masa pensiun, kandidasi Budi Gunawan untuk menggantikannya tetap bergulir kuat diantara sekian nama kandidat potensial lainnya. Namun, lagi-lagi, alasan tertentu telah mendorong Presiden lebih memilih Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri.

http://www.indeksberita.com/tito-karnavian/

Kini, proses yang dialami sosok kelahiran Solo, 11 Desember 1959 itu nampaknya berbeda. Gelagatnya terlihat mulus. Protes atas pencalonannya dari sejumlah pihak terutama yang menyoal status hukumnya, nyaris tak bergema sedahsyat sebelumnya.

Karena itu, bila rapat paripurna DPR (besok) sepakat bulat mengesahkan keputusan Komisi I DPR, maka tampuk kepemimpinan di BIN dipastikan akan segera berganti dalam hitungan hari pada pekan ini, beralih dari Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso ke Komjen Pol Budi Gunawan.

Begitulah Komjen Pol Budi Gunawan, pada akhirnya…