Jumat, 12 Agustus 22

Komisi VII DPR RI Respon Aduan Warga Desa Lakardowo


Mojokerto – Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup, bersama pejabat dan staf Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendatangi Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (24/11). Kedatangan para wakil rakyat tersebut, merupakan bentuk respon ketika sebelumnya warga Desa Lakardowo mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada Senin, (24/11).

Saat itu warga mengadukan nasibnya seputar dugaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), oleh PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) yang sudah beroperasi 5 tahun. Pertemuan yang berlangsung siang hingga sore itu digelar di Balai Dusun Kedung Palang. Anggota Komisi VII berdialog dengan sejumlah warga dari 5 dusun di Desa Lakardowo, yaitu Dusun Lakardowo, Kedung Palang, Sambil Gembol, Sumber Wuluh, dan Selang.

Sebagaimana tercantum dalam daftar nama kunjungan, terdapat  Syaikul Islam Ali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertindak sebagai ketua tim. Selanjutnya, Nazarudin Kiemas, Tony Wardoyo, dan Dony Maryadi Oekun dari Fraksi PDI Perjuangan bertindak sebagai anggota. Selain itu ada Eni Maulani Saragih dan Bambang Atmanto Wiyogo, keduanya dari Fraksi Partai Golkar, juga sebagai anggota. Dua anggota lain, Harry Purnomo dan Bambang Haryadi dari Fraksi Gerindra. Ada pula Mat Nasir, Totok Daryanto, dan Hadi Zainal Abidin, yang masing-masing dari Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi PKB. Serta dua lagi anggota, Ari Yusnita dan M. Farid Al Fauzi dari Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.

Namun dari ke -13 anggota Komisi VII tersebut, hanya 6 orang yang terlibat aktif menanggapi keluhan warga Desa Lakardowo. Mereka adalah: Syaikul Islam Ali, Mat Nasir, Ari Yusnita, Tony Wardoyo, Nazarudin Kiemas, dan Harry Purnomo. Mereka berdialog sambil duduk lesehan.

Perwakilan warga memberikan kesaksian, bahwa persoalan limbah B3 bukan hanya mencemari tanah yang mengakibatkan sumur warga tidak berfungsi, tetapi limbah B3 juga membuat pencemaran udara melalui insinerator.

Salah satu perwakilan warga, Heru Siswoyo kepada anggota dewan mengatakan bahwa adanya limbah B3 yang mencemari Desa Lakardowo benar terjadi. Pihak PT PRIA selaku pengelola limbah B3 tidak mengelola secara baik sesuai dengan standar operasional prosedur.

“Sebagai mantan pekerja di perusahaan itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana limbah B3 dari medis ditimbun begitu saja tanpa ada pengamanan. Bahkan banyak limbah B3 dijual ke warga untuk material urug.” ucap Heru.

“Material itu dijual melalui makelar dan sopir-sopir kendaraan perusahaan, yang menawarkan limbah B3. Ada warga yang membelinya karena sebelumnya mereka tidak tahu kalau itu berbahaya dan beracun,” kata Heru Siswoyo. “Limbah batubara itu dijual Rp50-125 ribu per bak truk,” lanjutnya.

Penjelasan yang sama juga disampaikan perempuan yang biasa dipanggil, Mak Ti. Di depan anggota Komisi VII ini, Mak Ti menyampaikan bahwa selama menjadi pencari barang bekas, ia mengetahui kegiatan truk-truk yang masuk pabrik. Mak Ti mengaku, kalau limbah medis yang dimasukkan ke dalam galian adalah limbah B3. Ia menyebut sampah yang kemudian dipilahnya untuk dipungut dan dimanfaatkan. Bahkan ia juga menemukan potongan tangan dan darah ditumpahkan begitu saja.

“Kulo nembe semerap barang ingkang dilebet aken galian limbah. Kulo pados rongsokan nemu tangan kalian kathah darah,“ kata perempuan 60 tahun itu, yang juga disaksilkan Direktur Jendral Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani.

Mendengar penjelasan warga  anggota Komisi VII Mat Nasir menilai, PT PRIA telah melanggar aturan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Pelanggaran yang paling dapat dilihat adalah PT PRIA menjual bottom ash (abu dasar) dan fly ash (limbah batubara) untuk dijadikan material urukan lahan rumah warga,” kata Nasir.

Setelah berdialog, rombongan menyempatkan diri untuk mendatangi rumah warga yang diduga menggunakan urug dari fly ash. Diketahui oleh anggota Komisi VII, setelah seorang warga bernama Mulyadi menggali lantai di rumah.

“Kami lihat sendiri di lapangan,” kata Nasir. Ia  akan menindaklanjuti temuan ini dan akan berkoordinasi dengan KLHK khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakum).

“Kami berharap Ditjen Gakum menindaklanjuti karena mereka yang berwenang melakukan penindakan,” kata Nasir.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait