Minggu, 14 Agustus 22

Komisi V DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Perbatasan di Nunukan

Terbatasnya Aanggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan, tak membuat Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, patah semangat. Bupati perempuan pertama di Provinsi Kalimantan Utara yang mulai menjabat sejak 1 Juni 2016 itu terus bergegas untuk menyiasati agar roda pembangunan Kabupaten Nunukan tetap stabil.

Berbagai upaya terus dilakukan Laura ke beberapa Kementerian dan termasuk menyambangi Komisi V DPR RI pada ahir Juni 2016 lalu. Kedatangan Asmin Laura ke Komisi V tersebut tidak sia-sia karena selang beberapa hari setelah itu Komisi V DPR RI langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) Percepatan Pembangunan Perbatasan dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari Bupati Nunukan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kamis (29/9), sejumlah anggota DPR RI dari Komisi V yakni Fahri Djemi F. Willem Wandik, Neng Eem Marhamah, Anton Sihombing, dan Yoseph Umar Hadi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan. Turut hadir dalam rombongan sejumlah wakil kementerian dan lembaga Negara, termasuk Direktur Pelni Elfien Goentoro dalam rombongan itu.

Di Nunukan, rombongan Komisi V DPR RI tersebut mengunjungi beberapa titik vital diantaranya Bandara Nunukan, Pelabuhan, Pulau Sebatik, dan beberapa tempat lainnya.

IMG_5523

Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi mengatakan, Nunukan adalah garda terdepan dan penyangga NKRI. Karena itu, Ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan khususnya infrastruktur terutama di wilayah-wilayah garis depan seperti Sebatik, Krayan, dan Lumbis Ogong yang saat ini kondisinya masih jauh dari ideal sebagai teras negara.

“Secepanya kita akan realisasikan berbagai pembangunan titik-titik vital di Nunukan ini, diantaranya perluasan Bandara Nunukan agar terkoneksi dengan Bandara Sepinggan Balikpapan, perbaikan sarana dan administrasi di Pelabuhan Tunontaka, karena tadi kami lihat masih banyak yang semrawut,” kata Fahri.

Jika hal ini tidak dibenahi, sambung Fahri, bukan tidak mungkin akan membuka peluang terjadinya penyelundupan baik penyelendupan manusia (TKI-red) atau penyelundupan barang terutama Narkoba.

“Di Sebatik kita juga akan dorong pembangunan Rumah Swadaya khususnya untuk nelayan dan ini akan semakin memerkokoh program Nawacita yakni membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi keinginan masyarakat agar rute penyeberangan Nunukan – Surabaya kembali dibuka, Fahri Djemi mengatakan akan memperjuangakan dan mendorong rute penyeberangan jalur ini segera dihidupkan kembali.

“Untuk itulah turut serta dalam rombongan kami ini Pak Elfien Goentoro selaku Dirut Utama PT. Pelni agar melihat langsung dan akan segera menindaklanjuti hal ini. semoga tidak lama lagi,masyarakat akan dapat menikmati rute penyeberangan ini,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR lainnya, Yoseph Umar Hadi mengatakan bahwa harus ada sikap dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap pembangunan di wilayah depan negara ini.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku merasa miris ketika mengetahui adanya eksodus warga di Lumbis Ogong ke Malaysia dan masalah kewarganegaraan ganda.

“Ini bukan sepele. Kalau kita tidak segera antisipasi hal ini, maka akan sangat berdampak nyata pada tergerusnya nasionalisme dan berpotensi menciptakan ketergantungan warga terhadap negara tetangga. Salah satu solusi adalah dengan mendekatkan pelayanan baik insfratruktur dan pelayan lainya dan kami akan perjuangkan itu,” kata Yoseph.

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, mengapresiasi kunjungan Komisi V DPR RI ini. Laura berharap agar kunjungan ini menjadi sebuah langkah awal positif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Nunukan.

“Saya sangat berterimakasih kepada anggota DPR RI dan beberapa lembaga kementrian terkait yang mau melihat langsung kondisi Nunukan. Kita juga berharap agar program-program itu  akan secepatnya direalisasikan demi pelayanan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan bersama,” katanya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait