Komisi II dan DOB Kabudaya Desak Pemerintah Wujudkan DOB Kabudaya

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Daerah Otonomi Baru (DOB) masyarakat Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Nunukan.

Agenda masyarakat DOB Kabudaya hari ini, meminta DPR untuk mendesak pemerintah agar mewujudkan DOB Kabudaya yang merupakan hal strategis di daerah tersebut.

Anggota Komisi II DPR, Hetifah mendukung terwujudnya DOB Kabudaya ini yang merupakan kebutuhan yang mendesak. pasalnya, tanpa adanya otonomi di daerah tersebut, akan sangat sulit untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, secara adil dan merata. Oleh karena itu, Komisi II Mendesak agar pemerintah mewujudkan DOB Kabudaya.

“Kami sudah membuktikan sendiri, didaerah sana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan layanan listrik, bahkan hingga hal-hal yang tidak terbayangkan di Kota-kota” ungkapnya di Ruang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Politisi Golkar ini mengatakan,  kondisi didaerah ini, dari 21 Desa yang ada sedang meghadapi kerentanan yang masih dalam status quo.

“Kalau tidak kita berikan perhatian, bukan tidak mungkin mereka akan di caplok oleh Malaysia,” katanya.

Sementara, ditempat yang sama, Sekretaris Umum DOB Kabudaya, Hermanus, sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dari Komisi II DPR yang akan mengawal dengan serius agar DOB Kabudaya agar cepat terwujud.

“Kami berterimakasih kepada Komisi II DPR untuk berkomitmen dan mengawal serius DOB Kabudaya melalui panja. Serta akan memantau serta mengunjungi daerah Kabudaya secara kelembagaan,” ucapnya.

Selain itu, Hermanus berharap, kepada pemerintah khusunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengar dan memperhatikan perjuangan kami, karena ini merupakan kepentingan strategis untuk menyelamatan kedaulatan NKRI di perbatasan Indonesia dengan Sabah, Malaysia

“Sesuai dengan semangat pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang didalam Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran,” pungkasnya.

RDPU hari ini dihadiri oleh Anggota DPR Komisi II DPR, yaitu, Drs. Sirmadji M.Pd, Dr. Ir. Hetifah, Drs. Tamanuri, Baidowi, S.sos. Msi, Tabrani Maamun serta Anggota DPR Komisi VII dapil Kaltara Dr. Ari Yusnita.