Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) Wilayah Sulawesi Tenggara, Selasa (24/5) menggelar diskusi internal guna membahas dan menindaklanjutin aksi yang digelar pada 16 Mei 2016 di Simpang 3 Kampus Universtas Haluoleo.

Ketua KITRA Sulawesi Tenggara, La Ode Basruddin menjelaskan diskusi ini untuk mendesak pemerintah agar harus memanusiakan TNI-POLRI yang merupakan alat negara untuk menjaga pertahanan, kedaulatan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. TNI-POLRI pun terdepan menjaga ketertiban dan keamanan negara dan daerah atau wilayah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengenyampingkan nasib anak istrinya, sehingga negara wajib memberikan gaji sebesar Rp 50 juta per bulan

Keberadaan Negara Republik Indonesia untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap warga Negara, terjaminnya kesejahteraan setiap warga Negara merupakan prasyarat utama keberhasilan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Tugas-tugas Konstitusional yang diemban Anggota TNI POLRI memiliki peran strategis dalam menghantarkan Indonesia sebagai Bangsa yang terhormat dan Negara yang berdaulat.

“Minimnya gaji yang diterima Anggota TNI POLRI secara struktural menjadi sumber pemiskinan ekonomi dan secara kultural telah menghancurkan sendi-sendi sebagai bangsa yang beradab, cara dan sistem fatalistik, penggunaan doktrin yang mematikan martabat dan potensi kemanusiaan aparat TNI POLRI harus segera diakhiri,” jelas Basruddin.

Menurutnya, segala fakta yang terjadi pada prajurit TNI-POLRI yakni adanya prilaku dan tindakan menyimpang seperti pemerasan, kekerasan, terlibat perdagangan ilegal, narkotika dan lainnya, dan perampokan yang dilakukan anggota TNI-POLRI merupakan dampak langsung dari sistem gaji yang kecil dan kejam dibandingkan tugasnya.

Sementara itu, Ketua KITRA Nasional, M. Ridha memaparkan, kondisi gaji pokok tertinggi anggota TNI/Polri (Jendral/Laksamana/Marsekal dengan masa kerja 32 tahun) adalah Rp 5,025 juta untuk biaya hidup satu bulan harus cukup. Dari perincian ini dapat diuraikan antara lain gaji pokok merupakan hak atas pekerja, tunjangan jabatan merupakan hak atas tanggung jawab jabatan yang dipangku, tunjangan sosial atau kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara terhadap aparat negara, dan tabungan dari pemerintah pun sama merupakan tanggung jawab negara.

“Sedangkan tunjangan makan dan lauk pauk merupakan perhitungan nyata dan riil bahwa setiap anggota TNI Polri pasti perlu makan dan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memberi makan keluarganya. Istri dan 2 orang anaknya yang merupakan anak negara,” paparnya.

Ridha menyimpulkan rendahnya gaji Polri mengindikasikan buruknya sikap, perilaku, dan kinerja yang terlihat dari semakin tingginya anggota Polri yg dipecat. Tahun 2009, ada 429 polisi dipecat, tahun 2010 sebanyak 294 anggota polisi yang dipecat, tahun 2011 sebanyak 474 anggota polisi yang dipecat dan tahun 2012 ada 12.987 polisi yang melanggar tata tertib Polri.

Maka untuk menuju Indonesia berdaulat dengan sistem yang berkeadilan dan sejahtera, kata Basruddin, dibutuhkan penanganan dan tawaran politik terhadap pemimpin Bangsa Indonesia sebagai bukti nyata bahwa mereka akan berpihak atau concern untuk kebijakan yang relevan yaitu Menaikkan Gaji TNI POLRI yang manusiawi sangat mendesak diberlakukan untuk negara Indonesia.

Sejalan dengan ini, Ketua KPK Agus Rahardjo telah membandingkan penerimaan jaksa dan anggota Polri yang bekerja di KPK dengan yang bekerja di institusi masing-masing.

“Ada jarak yang cukup jauh gaji TNI-POLRI dibandingkan dengan lembaga lainnya,” kata Agus dalam pembukaan pelatihan bersama penanganan perkara korupsi di Hotel Aston Bogor, kawasan Bogor Nirwana Residence, Bogor, Senin (23/5).

Untuk mempercepat realisasi gaji TNI-POLRI, Agus mengajak Kapolri menghadap presiden untuk membahas kesejahteraan anggota TNI-POLRI.