Senin, 3 Oktober 22

Ketua DPRD Kota Bogor : Saya Tidak Tahu Walikota Naikan Angka

BOGOR – Nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto terseret dalam kasus penggelembungan nilai pembelian lahan Jambu Dua. Tak hanya, Bima Arya, Wakil Walikota Usmar Harimar dan Sekda Kota Bogor Ade Syarif juga disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (30/5/2016) lalu.

Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono mengatakan, sesuai SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No 903-13 tahun 2014, pihak dewan tidak pernah menaikan angka.

“Seperti hasil pembahasan di rapat paripurna, diputuskan nilainya Rp17.5 miliar. Jika, tiba-tiba naik dan dialokasi anggaran lahan Jambu Dua menjadi Rp 49,2 milyar, kita juga tidak tahu darimana dasar hukum dan rujukan payung hukumnya,” kata politisi PDIP kepada indeksberita.com, Rabu (8/6/2016).

Untung menceritakan kronologisnya, Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bogor sudah membahas 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada 3 November 2014 diberikan surat evaluasi Gubernur Jawa Barat kepada Walikota Bogor.

“Kemudian, pada 3 November 2014, Walikota minta agar dibahas kembali antara Pemkot dan Banang DPRD Kota Bogor yang selanjutnya dibahas pada 5 November 2014. Hasilnya, untuk pembelian lahan tidak merubah nilai hasil evaluasi gubernur yakni tetap dengan angka Rp17.5 miliar. SK pimpinan DPRD Kota Bogor terkait pembelian lahan mengacu pada UU No 2/2012, kepres juga kepmen,” tuturnya.

Untung sendiri mengaku tidak tahu menahu, tiba-tiba di pada 6 november 2014 keluar Perda 7 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014 yang ditandatangani oleh Walikota, dimana Anggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL eks MA Salmun senilai Rp 49,2 milyar. Seterusnya, pada 17 November 2014 Peraturan Walikota Bogor No 38 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014 ditandatangani dan Perda No 7 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tertanggal 6 November 2014, nilai pembelian lahan itu masih sama yakni Rp 49,2 milyar.

“Yang pasti, DPRD hanya memberi rekomendasi Rp17.5 miliar. Tidak lebih. Jika tiba-tiba menjadi Rp49,2 miliar di perda dan perwali yang ditandatangani walikota, saya juga merasa aneh,” ujarnya sembari memperlihatkan fotocopy surat dari Sekdaprop Jabar, SK pimpinan DPRD Kota Bogor, Perda No 7 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tertanggal 6 November 2014 dan Perwali Kota Bogor No 38 tahun 2014, tanggal 17 November 2014.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (30/5/2016) lalu, nama Walikota Bogor Bima Arya dalam pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 7.302 meter persegi di Pasar Induk Warung Jambu, Kota Bogor. Kasus ini sendiri sudah berujung pada penangkapan tiga pejabat Pemkot Bogor, yakni Hidayat Yudha Priatna (HYP), Irwan Gumelar (IG), dan Roni Nasru Adnan (RNA). Fakta persidangan mengungkap jika orang nomor satu di Kota Bogor itu terlibat aktif dalam tawar menawar harga hingga muncul angka Rp49,2 miliar. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait