Kamis, 1 Desember 22

Ketua DPRD Kota Bogor : Soal Lahan Jambu Dua, Dewan Cuma Restui Rp17.5 M

PEMBEBASAN lahan di jambu dua untuk relokasi PKL di MA Salmun terus menuai kontraversi, hal ini karena disinyalir pembebasan lahan diwilayah tersebut terdapat banyak kejanggalan dan juga kontraversi.

Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono mengaku belum lama ini dirinya diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pasar Warung Jambu Dua.

Kepada indeksberita.com, Minggu (27/3/2016), Untung menjelaskan, ada perbedaan nilai anggaran pengadaan tanah untuk relokasi PKL ke Pasar Warung Jambu Dua dengan membeli lahan milik Angkahong, antara versi DPRD Kota Bogor dengan Pemkot Bogor.

Menurutnya, ada indikasi anggaran siluman dalam pembelian lahan bermasalah itu, bahkan ada dugaan mark up dalam proses pembelian lahan di Pasar Warung Jambu Dua itu.

“Kami hanya menyetujui anggaran sebesar Rp17,5 miliar. Hal itu sesuai SK pimpinan DPRD Kota Bogor. Kami juga tidak tahu kalau ada angka-angka lain diluar itu,” ungkapnya melalui sambungan telepon.

Dia menjelaskan, berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Serta, Rancangan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Evaluasi Gubernur Jawa Barat. “Berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Barat tersebut, pada poin 3 Kantor Koperasi dan UMKM dijelaskan, pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi pedagang kaki lima semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp17,5 miliar. Seluruhnya dianggarkan untuk belanja modal dan pengadaan tanah sarana umum pasar,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam Rancangan Perubahan APBD 2014 yang disetujui bersama Kepala Daerah dengan DPRD Kota Bogor Tanggal 15 Oktober 2014 hanya Rp 17,5 miliar. Selanjutnya, dalam Keputusan Gubernur No. 903/Kep.1530-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD 2014 tetap hanya Rp 17,5 miliar.

“Artinya, bahwa yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor hanya Rp 17,5 miliar. Keputusan itu yang sudah diparipurnakan dan sudah sesuai juga dengan evaluasi dari Gubernur Jawa Barat,” tandasnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRD Kota Boigor, Heri Cahyono mengatakan sejak semula dirinya tidak setuju dengan rencana pembebasan lahan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Selain itu, sebutnya, juga tidak melibatkan PD Pasar Pakuan Jaya.

“PD Pasar Pakuan Jaya merupakan perusahaan milik daerah yang sudah lebih dahulu bernegosiasi dengan pemilik tanah (angkahong). Lahan yang saat ini dibebaskan akan lebih pas jika pelaksananya adalah PD Pasar Pakuan Jaya. Kejanggalan lainya adalah bahwa target relokasi terhadap para pedagang MA Salmun akan sulit tercapai karena diatas lahan yang dibebaskan juga menyisakan para pedagang yang sudah menempati lokasi tersebut,”ungkap Heri.

Jika dari awal relokasi pedagang MA Salmun melibatkan PD Pasar Pakuan Jaya, lanjutnya, maka tidak perlu menghabiskan dana untuk membeli tanah dalam jumlah besar.
“Kita bisa membangun dari tanah yang dikuasai PD Pasar Pakuan Jaya di Padasuka, Lawang Seketeng Kecamatan Bogor Tengah untuk segera dibangun pasar dengan dana PMK sebesar Rp5 miliar untuk anggaran 2014 dan Rp10 miliar untuk 2015, ditambah sisa PMK total Rp27 miliar,”paparnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan HAM (Penkumham) Kejati Jabar Raymond Ali melalui telepon kepada indeksberita.com, Selasa (22/3/2016) mengatakan, kasus mark up Jambu dua bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru.

“Saat ini statusnya masih penyelidikan belum meningkat menjadi penyidikan. Jadi, masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan kasus ini,”tukas Raymond.

Dia menambahkan, jika kasus Jambu Dua ini saat ini masih dalam pemeriksaan Kejati Jabar, sementara Kejari Bogor, tengah melanjutkan proses tahapan pemberkasan.

“Kasus ini sebenarnya ditangani Kejari Bogor. Tapi kita membantu dalam tahap penyelidikan. Saya sendiri belum bisa menyampaikan materi soal pemeriksaan khususnya di Kejati ini. Jadi, nanti saja waktunya untuk buka-bukan ke pers setelah ada kepastian dari hasil pemeriksaan,” singkatnya. (eko)P

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait