Rabu, 29 Juni 22

Ketua DPR Nilai ada Penyimpangan dalam Sosialisasi Tax Amnesty

Ketua DPR Ade Komarudin menilai ada penyimpangan dalam sosialisasi “tax amnesty” yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, sehingga UU tersebut mendapat gugatan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini.

“Saya kira pemerintah harus tegas soal ini. Enggak usah ditakut-takuti. Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya,” ujar Ade, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dalam pantauannya, sambung Ade, aparatur pajak justru terkesan menyasar mereka yang sebenarnya bukan target utama program ini.

“Malah orang-orang yang tidak berdaya dicecar untuk melakukan tax amnesty. Kenapa? Apakah karena ketidakmampuan menghadapi konglomerat yang besar-besar itu?” ujarnya.

Menurut Ade, dalam sosialisasi tax amnesty pemerintah dalam hal ini Direktorat Pajak mestinya tegas meminta pengusaha yamg menyimpan uang di luar negeri untuk membawa kembali uangnya.

Perintah UU tersebut harus dijalankan dengan patuh. Apalagi, UU hanya memberikan waktu hingga April 2017.

“Mereka hidup dan besar di Indonesia, kaya di Indonesia. Tolong lah ada kesadaran,” katanya.

Sebelumnya, Muhammadiyah berencana mengajukan uji materi UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa besar, akan menggugat UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan karena menilai UU tersebut tidak adil.

Seperti diketahui, tujuan awal tax amnesty adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri.

Kenyataanya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini. Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri.

Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan atas UU tersebut di MK.

“Sekaligus akan kami jelaskan secara bijak juga bahwa tujuan tax amnesty ini bukan untuk mendongkrak popularitas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bukan sama sekali. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Ken di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

“Semua yang ada disini kalau ada gugatan kami semua pegawai pajak, semua eselon II DJP akan hadir (di MK) termasuk saya,” ujarnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait