Selasa, 5 Juli 22

Ketua DPR dan Mantan Ketua MK Kompak Menolak Putusan Pengadilan Rakyat Internasional tentang Kasus 1965

Putusan hasil sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan pada 1965-1966 dan karenanya merekomendasikan Indonesia untuk meminta maaf kepada korban, dinilai Ketua DPR Ade Komarudin tidak menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk mentaatinya.

Salah satu alasannya, menurut Ade, adalah karena IPT tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia.

“Tidak ada kewajiban pemerintah atau negara taati putusan itu, karena kita tidak mengenal sistem peradilan IPT,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Dia mengatakan silahkan saja IPT 1965 menghasilkan keputusan, namun Indonesia memiliki kedaulatan sendiri sehingga putusan itu tidak wajib ditaati.

Indonesia, menurut Ade, tidak mengenal sistem pengadilan seperti yang dilakukan IPT 1965, sehingga sah-sah apabila pemerintah tidak mengikuti putusan tersebut.

“Indonesia tidak mengenal pengadilan semacam itu (IPT 1965), jadi tidak ada kewajiban kita menjalankan putusan apapun,” ujarnya, menegaskan.

Politikus Partai Golkar itu menilai bahwa bangsa Indonesia banyak mengalami tragedi politik, sehingga lebih baik mengambil hikmahnya saja dan di masa mendatang tidak boleh terjadi hal seperti itu.

Indonesia menurut dia sebagai bangsa dan negara harus solid secara nasional menghadapi dampak tekanan global, misalnya, ekonomi global yang semakin menurun.

“Kalau kita tidak pandai, maka kita tidak akan bertahan,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dia menilai putusan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1965 tidak bersifat mengikat sehingga tidak memiliki pengaruh bagi negara.

“IPT itu bukan pengadilan (resmi) dan keputusannya tidak mengikat. Sama sekali tidak mengikat,” ujar Mahfud saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (21/7) malam.

Ia menjelaskan dalam sistem hukum di Indonesia hanya dikenal dua macam pengadilan pidana, yakni pengadilan internasional di bawah kewenangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pengadilan negara di dalam negeri masing-masing.

“Pengadilan pidana itu hanya dua, pengadilan negara dan internasional. ICC dan pengadilan negara di negaranya masing-masing, kalau di Indonesia itu MA (Mahkamah Agung). IPT itu liar,” kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu.

Terkait wacana Yayasan IPT 1965 untuk membawa hasil putusan majelis hakim IPT ke Dewan HAM PBB, Mahfud menganggapnya sebagai sebuah kewajaran karena setiap orang berhak mengajukan laporan ke PBB.

Sementara itu, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk tidak melihat kelemahan bangsa ini pada masa lalu.

“Tidak ada bangsa atau siapapun yang sempurna. Pasti ada kurang lebihnya. Tapi kita lihat yang besarnya, bangsa Indonesia sekarang sedang bagus-bagusnya,” katanya, Kamis (21/7).

Luhut juga meragukan putusan IPT yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1965-1966, pemerintah Indonesia telah membunuh 400-500 ribu warga negara yang dianggap anggota atau berafiliasi dengan PKI.

“Kalau ada yang kurang-kurang seperti tadi itu, kita harus bersama bilang tidak, itu tidak betul. Di mana ada 400 ribu (orang) mati,” katanya

Indonesia Harus Bertanggung Jawab

Sebelumnya hasil keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasipnal (IPT) di Den Haag, Belanda menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas sepuluh tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

“Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” kata Ketua Hakim IPT 1965, Zak Yacoob, melalui rekaman video yang diputar di YLBHI, Jakarta, Rabu (20/7).

Sepuluh kejahatan HAM berat itu adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.

Yacoob mengungkapkan “kejahatan terhadap kemanusiaan” dilakukan negara kepada masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-diam tapi meluas.

Dalam keputusan IPT 1965, Yacoob menyatakan kejahatan kemanusiaan itu dilakukan terhadap para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, loyalis Sukarno, dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran.

Sebagai rekomendasi, Yacoob meminta pemerintah Indonesia meminta maaf kepada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka untuk peran negara dalam semua kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan lain yang terjadi di Indonesia terkait dengan peristiwa 1965 dan sesudahnya

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait