Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 turun. Sementara, di sisi lain, realisasi perpajakan tahun 2015 oleh pemerintah naik dibandingkan periode sebelumnya.
Dalam Laporan Realisasi APBN tahun 2015, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.508,02 triliun atau turun sebesar 2,74% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp1.550,49 triliun.
Sementara realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar Rp1.240,41 triliun atau mengalami kenaikan 8,15% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp1.146,86 triliun. Belanja negara tahun 2015 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah berjumlah Rp1.806,51 triliun, naik 1,65% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp1.777,18 triliun.
Adapun defisit anggaran tahun 2015 sebesar Rp298,49 triliun atau naik 31,67% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp226,69 triliun. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp24,61 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp22,20 triliun.
Pada neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2015, total aset disajikan sebesar Rp5.163,32 triliun. Pada sisi passiva, pemerintah pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp3.493,53 trilun, di antaranya merupakan Utang Jangka Panjang Dalam dan Luar Negeri sebesar Rp3.024,30 triliun.
Secara keseluruhan, lanjut Harry, dari pemeriksaan atas 86 entitas pelaporan, BPK mengapresiasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya yang telah berupaya untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan yang ditunjukkan tidak signifikannya penurunan kualitas laporan keuangan pada penerapan pertama kali SAP berbasis akrual.
“Hal tersebut terlihat dari jumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya menurun sebanyak 6 K/L dari 62 K/L pada tahun 2014 menjadi 56 K/L pada tahun 2015. Sedangkan yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 26 K/L dan 4 K/L,” ungkap Harry Azhar dalam kata sambutannya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Istana Negara, Senin (6/6/2016).
Harry juga menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007-2014 mengungkapkan 81 temuan dengan rekomendasi sebanyak 218. Rekomendasi temuan pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 61 rekomendasi, sedangkan yang sedang dalam proses tindak lanjut sebanyak 157 rekomendasi.
Harry menyebutkan, hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal secara memadai.
Diakhir sambutannya, Ketua BPK ini menyampaikan harapannya supaya pemerintah dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas pertanggungjawaban keuangan negara semakin baik.