Saya setuju dengan pendapat Menko Perekonomian Darmin Nasution, bahwa kita lalai membangun manufaktur pada masa lalu. Bukan soal menyalahkan pemerintahan sebelumnya(SBY), tetapi soal bagaimana belajar dari masa lalu. Belajar agar pemerintah dalam mengelola perekonomian harus berfikir aspek berkelanjutan.

Kenyataan Bukan Hujatan

Hal yang nyata bahwa di awal Orde Baru, pembangunan direncanakan secara bertahap dalam periode 5 tahun (Repelita). Dan sampai Pelita III pembangunan dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian. Hal yang nyata pula setelah memasuki Pelita IV, seiring dengan semakin kuatnya kekuasaan yang dipegangnya, pemerintah Orde Baru semakin percaya diri, sehingga pembangunan ekonomi dilakukan untuk menunjukan eksistensi kekuasaan yang dipegangnya.

Pemerintah orba kemudian merasa Indonesia perlu loncatan teknologi kedepan, langsung menjadi negara industri maju, dan beranggapan bahwa agrikultur itu klas dua.
Dan pada akhirnya saat kita mengalami krisis ekonomi agrikultur justru tetap tumbuh, dan IPTN yang menjadi etalase untuk menyilaukan kita sebagai negara berteknologi tinggi justru menjadi bagian dari penyebab krisis, itu adalah kenyataan pula. Baca: Agrikultur Penyangga Ekonomi Kita

Memasuki era reformasi, dalam pemerintahan transisi Habibie, nyata bahwa ada keinginan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi pada masa Orde Baru, dengan menganggarkan lebih dari 20% APBN tahun 1998/1998 untuk sektor agrikultur dan UKM. Bahkan 55% (Rp.23 triliun) dari anggaran tersebut, dikucurkan secara langsung untuk KUT/KUR.
Tetapi hal yang nyata pula bahwa pengucuran kredit tersebut terkesan asal-asalan dan sarat KKN. Tapi karena uang beredar langsung di masyarakat, sehingga ada aktivitas ekonomi di tingkat bawah.

Saat memasuki periode pertama reformasi, Gus Dur dan Megawati, konsolidasi dan perbaikan sistem politik dan ekonomi terus berlanjut.

Hal yang nyata, bahwa dalam menyelesaikan persoalan asset-asset bermasalah yang ada di BPPN dan revitalisasi BUMN, pemerintah menyelesaikannya melalui cara release and discharge (terkesan menguntungkan debitor) dan privatisasi atas BUMN (terkesan menjual asset negara). Tapi nyata pula bahwa persoalan perbankan dan asset-asset terbengkalai terselesaikan. Ssehingga ekonomi dibawah menko Dorodjatun mulai kokoh untuk bisa melangkah.

Demikian pula, adalah hal yang nyata, pemerintahan 2 periode SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6.2%. Pemerintah memiliki dana untuk mengelontorkan BLT ke rakyat agar tak terkena dampak krisis finansial di AS. Tetapi hal yang nyata pula, bahwa di 2 periode SBY sektor eksternal sangat mendukung,dimana harga komoditas mulai tinggi di tahun 2005 dan mengalami puncaknya di tahun 2007-2012.

Dan di saat harga komoditas sedang mengalami harga yang terbaik sehingga pengusaha tambang dan perkebunan memperoleh keuntungan tertinggi yang pernah mereka dapat, tetapi justru pemerintah saat itu tidak mendorong mereka untuk membangun industri hilir (manufaktur), itu juga kenyataan.

Bagaimana Kereta Cepat Menjadi Kenyataan Positif

Di situasi berat saat ini, menarik dana dari luar (investasi, pinjaman luar negeri, maupun dana warga negara yang ada di luar negeri) harus segera diusahakan dengan menciptakan kemudahan dan insentive yang mereka butuhkan. Tetapi setelah dana itu masuk, maka pilihan-pilihan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tentu menjadi prioritas. Agar kita tidak selalu terguncang ketika turbulensi ekonomi menghampiri kita.

Dalam kondisi terseok maka pembangunan infrastruktur menjadi tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saat pembangunan infrastruktur dilakukan maka ada pergerakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Saat pembangunan selesai, maka infrastruktur (transportasi, pengairan, listrik dll) akan menopang pembangunan sektor ekonomi lainnya. Apalagi kemudian jika pemangunan infrastruktur tersebut diprioritaskan untuk di luar jawa. Maka distribusi pembangunan juga akan lebih merata. Tetapi pembangunan infrastruktur seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah pproyek kereta cepat itu sudah tapat, bahkan dianggap sebagai proyek strategis? Dan apa yang menjadi paradigma dari strategis tersebut?

Dalam menentukan pilihan pembangunan ekonomi, kita harus belajar dari masa lalu agar apa yang kita lakukan sekarang menjadi kenyataan positif bagi masa depan. Membangun secara sehat adalah membangun untuk tujuan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki . Bukan sekedar mercusuar, atau sekadar untuk melayani keinginan kita saat kita memiliki kekuasaan.

Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan pembangunan strategis, yaitu pembangunan yang berkelanjutaan dan berdampak luas dan panjang bagi bangsa ini. Pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat luas, dengan berbasis pada potensi yang kita miliki.
Jadi jika kita ingin membangun kereta cepat karena itu teknologi tinggi, dan hanya kita di Asia Tenggara yang akan memiliki kereta cepat, maka itu bukan pembangunan strategis tapi prestige. Dan itu seperti mengulangi sejarah IPTN di masa orde baru. Mengulangi sikap gumunan dan silau terhadap teknologi.

Saya tidak mau berdebat tentang sumber pembiayaannya (APBN/non APBN). Jelas ini peruntukannya untuk komersial, agar utang atas 70% dari pembiyaan proyek ini kepada Cina, bisa dilunasi. Tetapi pendapatan yang berasal dari tiket pun, para pihak tidak yakin bisa untuk menutupi. Sehingga mereka berharap pendapatan yang berasal dari properti. Dari pembangunan kota-kita baru di setiap stasiun pemberhentian. Ini jugakedepannya akan menjadi potensi masalah baru kedepannya. Karena sektor properti adalah sektor yang paling rentan terhadap krisis.

Dan hal lain lagi, sebenarnya harga non perekonomian yang harus dibayar dari proyek ini adalah terjadinya alih fungsi lahan. Ini akan menyangkut pula persoalan berkurangnya lahan untuk agrikultur. Kita bermaksud membuka 8 juta ha sawah/kebun bagi rakyat, tapi yang sudah ada saja akan hilang.

Keputusan sudah diambil oleh Presiden Jokowi, presiden yang saya dukung saat ini. Tinggal bagaimana agar proyek kereta cepat tidak menjadi kenyataan negatif bagi masa depan, itu yang saya pikirkan. Oleh sebab itu saya berharap agar proyek ini juga mendukung sektor agrikultur dalam hal ini agrowisata. Agar pembangunan proyek ini secara pararel juga mengembangkan support atas sektor agrowisata tersebut. Bukan hanya properti/pusat perbelanjaan, seperti yang dikatakan oleh menteri BUMN Rini Soemarno, dalam sosialisasinya tentang kereta cepat di Bandung pada tanggal 19 Februari 2016. Jika hanya itu, uang yang akan beredar hanya yang berasal dari dalam negeri saja.

Turis asing kalau hanya belanja tak perlu jauh-jauh ke Walini atau Gedebage. Ada Singapura dan Kuala Lumpur. Tapi jika kita tawarkan keindahan alam dengan budayanya, tentu mereka akan lebih tertarik untuk datang. Kalau perlu nantinya dijadikan/dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata penting di negeri ini.