Rabu, 30 November 22

Untuk Kepentingan Nasional, Ketua DPR RI Mendorong Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan

Walaupun Pemekaran sebuah wilayah untuk menjadi Daerah Otonomi Baru sampai saat ini masih moratorium, namun melalui seleksi ketat yang mempertimbangkan kepatutan maupun kepentingan skala nasional, maka tidak tertutup kemungkinan sebuah Pemekaran dapat direalisasikan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI , Setya Novanto, saat menerima Presidium DOB Kabudaya Perbatasan di Ruang Kerjanya, Senayan,Jakarta , Selasa (6/6/2017). Dalam pertemuan tersebut, Presidium DOB Kabudaya Perbatasan juga didampingi oleh Anggota Komisi II DPR-RI, Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi VII, Ari Yusnita.

“Sampai saat ini Pemerintah memang masih moratorium terkait DOB. Tapi dengan mempertimbangkan aspek kepantasan dan kepatutan serta pertimbangan masalah pelayanan publik dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan nasional,tentu wilayah tersebut layak untuk dimekarkan,” ungkapnya.

Terkait dengan usulan pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan, Novanto menuturkan bahwa untuk memperpendek rentang kendali yang selama ini dialami masyarakat di wilayah tersebut dan demi kepentingan strategis nasional  apalagi sebagai daerah perbatasan (RI-Malaysia), tentu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah dalam menyetujui pemekarkan wilayah tersebut.

“Usulan DOB Kabudaya Perbatasan menjadi tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk mendorong dalam rangka memperkuat kepentingan strategis nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI dan bagian dari wujud Nawacita ke-III Preisden Joko Widodo,” paparnya.

Wacana pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan menjadi isu nasioanl terkait kompleksitas dan kesenjangan yang terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia ini. Diantara permasalahan didaerah tersebut yakni terkait banyaknya warga di daerah itu  yang memiliki kewarganegaraan ganda karena hanya ingin mendapatkan BR1M (Bantuan Rakyat 1 Maysia), sebuah program dari Pemerintah Kerajaan Malaysia dalam memberikan santunan kepada warganya di Perbatasan.

Jauhnya rentang kendali untuk mendapatkan pelayanan publik di wilayah itu juga menjadi sorotan nasional pasalnya masyarakat diwilayah tersebut dalam berobat misalnya  justru lebih dekat ke kota-kota di Sabah, ketimbang menunju kota-kota di Indonesia.

Belum lagi persoalan tiap saat wilayah tersebut selalu tergenang akibat banjir kiriman dari Sabah, membuat beberapa tokoh dan jaringan Nasional seperti Bondan Gunawan, Hetifah Sjaifudian, serta Teddy Wibisana dan Almisbat (kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi), bersuara mendorong DOB Kabudaya Perbatasan direalisasikan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR-RI, Hetifah Sjaifudian menuturkan. bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang dia temui saat berkunjung diwilayah tersebut, pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan, disamping untuk kecepatan pelayanan publik dalam mempercepat kesejateraan warga disana, ada hal yang lebih sensitif. Hal sensitif itu menurutnya, DOB sebagai instrumen penguatan kedaulatan batas negara Indonesia dengan Malaysia bagian Sabah.

“Didalam wilayah cakupan pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan tersebut terdapat sengketa batas negara RI-Malaysia yang dikenal dengan segmen outsanding boundarry problem (OBP) Simantipal, Sinapad, patok B2700-B3100 di kecamatan Lumbis Ogong,” ungkap Hetifah.

Dan dalam permasalahan batasnegara tersebut, lanjut Hetifah, pihak Malaysia sudah melakukan berbagai aksi nyata dilapangan khususnya untuk masyarakat dari 21 Desa yang masuk dalam segmen OBP  seperti adanya kewarganegaraan ganda KTP (IC), pelayanan kesehatan gratis, bantuan tunai ringgit 1 Malaysia (BR1M). dari hal tersebut,Hetifah menghawatirkan bahwa apabila Pemerintah tidak lekas menyikapi hal ini,maka nasib Simpadan-Ligitan akan terulang di wilayah itu.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Badan Presidium Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan, Samadik menuturkan bahwa pihaknya terpanggil untuk memperjuangankan Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan buian karena ada tendensi apapun, apalagi bernuansa politik. Samadik menegaskan bahwa usulan tersebut adalah murni aspirasi dari 6 Kecamatan yang sampai 72 tahun merindukan sebuah kesejahteraan.

“Selain agar terciptanya kesejahteraan, kami berjuang agar wilayah kami dimekarkan karena kami ingin memperkuat nasionalisme masyarakat demi kedaulatan NKRI dan juga karena kami menginginkan kerberhasilan Nawacita,” papar Samadik.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait