Kepala BP3TKI Nunukan : Malaysia Seperti Membiarkan TKI Terus Dalam Kemelut

0
148
Keterangan foto : WNI tanpa dokumen yang ditangkap Polis Diraja Malaysia di Selangor. (Foto: Eddy Santry)

Persoalan Deportan/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Buruh Migrant Indonesia (BMI) yang bermasalah di negara Malaysia dan terusir pasca menjalani hukuman sesuai undang-undang Malaysia hingga saat ini masih menjadi kompleksitas atau kemelut tersendiri terutama di Nunukan. Kepala Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan Kombes Pol.Ahmad Ramadhan menuturkan diantara persoalan tersebut antara lain mengenai tempat lahir, keberadaan keluarga di negeri jiran, tak sinkronnya aparat di Nunukan dalam penanganan mereka ditambah masih terbukanya jalur sepanjang pantai butuh formula khusus yang menjadi tugas bersama khususnya aparat di perbatasan RI – Malaysia.

“Banyak faktor yang butuh penanganan komprehensif terkait para TKI baik yang sudah terdeportasi ataupun yang masih aktif bekerja di Malaysia,” paparnya FGD bersama Fakultas Hukum UGM dan International Organization of Migration (IOM) di kantor LTSP Nunukan Timur, Kamis (15/11/2018).

Bahkan menurut Ramadhan, ada satu kesalahan namun justru menjadikan aparat Malaysia welcome dengan persoalan ini yakni Malaysia menangkapi pekerja illegal sementara terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka tak melakukan proses hukum.

“Sikap pemerintah Malaysia ini juga seakan mendapat dukungan dari para calo yang terorganisir sekian lama, perekrutan CTKI secara illegal masih saja massif, sementara agency Malaysia menjadikan mereka legal dengan cara membuatkan pasport di Konsulat RI di Tawau,” imbuhnya.

Sehingga dengan hal tersebut, lanjut Ramadhan, agency memperoleh keuntungan dengan meyalurkan mereka ke perusahaan, sedangkan perusahaan bisa membayar murah mereka dengan dalih pasport keluaran Konsulat memiliki kelemahan dalam persyaratan dokumen negara dalam perspektif undang-undang Malaysia.

Ramadhan mengungkapkan bahwa perekrutan yang telah sekian lama terjadi menambah daftar jumlah penduduk di Sabah Malaysia, dimana dari sekitar 3 juta jiwa sebanyak 20 persennya merupakan WNI atau TKI. Jika hal tersebut masih terus terjadi dan para TKI illegal terus dipasok sedemikian rupa, mereka menikah dan memiliki anak yang sudah pasti akan kesulitan mendapatkan dokumen akibat orang tuanya berstatus penduduk illegal, maka pendidikan mereka akan selalu terbelakang akibat keadaan.

“Saya justru melihat ini pembodohan oleh Malaysia karena mereka membiarkan, hanya menangkapi pekerja sebagai formalitas sementara perekrut, perusahaan yang memanfaatkan tenaga mereka dibiarkan saja,” tandasnya.

Rentetan peristiwa ini, lanjut Ahmad Ramadhan, tak lepas dari pangkal masalah di Nunukan, dimana aparat masih memakai ego sektoral, kuantitas dan kualitas SDM yang masih minim dengan nihilnya penyidik, menangkap para CTKI illegal tanpa koordinasi dengan aparat lain, sinergitas terlihat lemah, masih banyaknya calo berkedok pengurus TKI berkeliaran, dan juga persepsi antar aparat yang tak sama sehingga dalam penangkapan, belum ada pembuktian pidana atas upaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), padahal mereka (CTKI) adalah rekrutan dari kampung dan dipanggil oleh kenalan mereka yang terbilang sukses dalam pekerjaannya.

“Karena setiap menangkap, pasal yang dikenakan kalau tidak UU Penempatan, UU Pelayaran, paling UU Imigrasi, begitu diterapkan TPPO Jaksa mengembalikan berkas karena kurangnya bukti, karena koordinasi antar aparat kurang rapi,” pungkasnya.