Kamis, 28 September 23

Kementan Sebut Aceh Mampu Capai Swasembada Pangan

Di tahun 2016, Kementerian Pertanian (Kementan) optimis dapat mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Aceh. Hal ini didasari oleh kemampuan dalam mengantisipasi berbagai dampak perubahan iklim yang mengancam produksi pertanian, khususnya padi dan jagung.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono mengungkapkan sejauh ini Kementan telah menyiapkan dan mengembangkan berbagai paket inovasi teknologi antara lain Kalender Tanam Terpadu (Katam) yaitu sistem informasi yang dipergunakan untuk mengantisipasi variabilitas iklim. Hasilnya, petani dapat menyesuaikan waktu dan pola tanam tanaman pangan  serta teknologi budidaya yang paling tepat, penerapan varietas unggul adaptif yang tahan terhadap kekeringan genangan, berumur genjah, toleran salinitas dan rendah emisi gas rumah kaca.

“Kami ingin mensosialisasikan pemahaman dampak perubahan iklim dalam upaya mencapai swasembada pangan di Provinsi Aceh yang memiliki ciri khas wilayah pantai Barat Aceh saat ini umumnya mengalami kelebihan air, sedangkan wilayah pantai Timur Aceh mengalami kekurangan air dan hal ini akan kita optimalkan,” demikian disampaikannya dalam FGD Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Provinsi Aceh, Selasa (27/9).

Mukti menambahkan upaya lain mengantisipasi perubahan iklim yakni dengan penerapan berbagai paket teknologi ramah lingkungan yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian  juga terus dilakukan. Dalam upaya mencapai swasembada pangan di Provinsi Aceh, Kementan telah merealisasikan luas tanam di musim tanam (MT) 2015/2016 sebesar 87,1% dari target 512 ribu ha.

“Sisa target akan dikebut pada musim gadu, namun terkendala musim kering yang berdampak pada kurangnya curah hujan, sedangkan saluran irigasi primer dan sekunder sedang dalam perbaikan Kementerian PUPR,” tambahnya.

Oleh karena itu, Mukti menegaskan Kementan akan terus berusaha mengoptimalkan sumber daya air yang ada dengan mengoptimalkan penggunaan pompa air yang ada. Sebab, pembangunan pertanian saat ini sangat tergantung pada ketersediaan kesesuaian lahan, curahan sinar matahari, benih unggul dan rakitan teknologi yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan lingkungan, khususnya perubahan iklim.

Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari rumusan hasil pertemuan United Nation Climate Change Conference (UNCC) bulan Juni 2014 di Berlin yang menyampaikan bahwa dalam dekade 10 tahun terakhir suhu bumi semakin meningkat dan berbeda dengan kondisi 30 tahun lalu. Kemudian diperkuat lagi dengan hasil rumusan pertemuan COP 21 di Paris tahun 2015 yang menyampaikan tentang perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi yang terus terjadi sehingga setiap negara perlu melakukan berbagai upaya baik mitigasi maupun adaptasi terhadap terjadinya perubahan iklim tersebut.

Untuk itu, Mukti menjelaskan ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi perubahan iklim tersebut adalah degradasi sumberdaya lahan pertanian dan terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu. Fenomena ini yang dalam jangka pendek mengakibatkan kegagalan produksi pertanian.

“Keterbatasan dan fragmentasi lahan pertanian serta konvensi dan alih fungsi lahan pertanian ikut menambah beban berat pertanian dalam menjaga produktivitasnya,” jelasnya.

Terkait target pencapaian luas tambah tambah, Mukti menyampaikan pada bulan September, Provinsi Aceh telah mencapai 30 ribu ha. Kemudian, sampai dengan tanggal 26 September 2016 sudah mencapai 25.525 hektar.

“Sisanya akan kita upayakan dalam 4 hari yang tersisa di bulan September 2016 ini” pungkas.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait