Sabtu, 24 Februari 24

Kemenkop dan UKM, Fasilitasi Hak Cipta dan Merek Bagi UKM

Malang – Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang tahun 2017 telah memfasilitasi sebanyak 3000 lebih pelaku UKM mendapatkan hak cipta dan hak merek bagi UKM. Pendaftaran hak cipta dan hak merek dapat dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM tanpa dipungut biaya.

“Kami yang memfasilitasi dan membayar ke Kementerian Kumham, jadi pelaku UKM gratis,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga di sela-sela peresmian gedung PLUT-KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah), dan Kampung UKM Digital di Malang, Jawa Timur, Kamis (30/11/2017).

Puspayoga mengatakan hak cipta dan hak merek sangat penting bagi pelaku UKM, supaya memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki, memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, serta meningkatkan daya saing.

“Jadi kalau hak cipta gak punya pameran di luar negeri bisa dijiplak. Banyak kasus-kasus seperti itu. Saat kita mau pameran ke sana sudah tidak boleh, malah kita punya barang suruh bayar, makanya perlu hak cipta dan hak merek aman,” tandasnya.

Untuk mendapatkan kedua hak ini, pelaku UKM dapat mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Kumham. Pendaftaran pun tak perlu lagi harus datang langsung tetapi cukup dengan mengakses laman dgip.go.id. Pendaftaran juga bisa melalui Kemenkop dan UKM.

“Nah kami di Kementerian Koperasi dan UKM hanya memfasilitasi karena ini kewenangan Kementerian Kumham. Sejak 2015 kita sudah kerjasama untuk memfasilitasi hak cipta dan hak merek. Supaya mereka bisa tingkatkan daya saing,” kata Puspayoga.

Menurut Puspayoga UKM lokal tidak akan berdaya saing tinggi apabila tidak diekspor ke pasar luar negeri. UKM Go Internasional juga bisa mendatangkan devisa bagi negara. Bali disebutnya sebagai salah satu daerah yang mampu menyumbang devisa terbesar dari kegiatan ekspor UKM yaitu kurang lebih Rp 60 triliun per tahun.

“Karena itu, Presiden Jokowi memberi perhatian kepada koperasi dan UKM. Contohnya bunga KUR dulu 22 persen, sekarang 9 persen pertahun, dan tahun depan pemerintah akan turunkan lagi jadi 7 persen,” ucap Puspayoga.

Dalam kesempatan itu Bupati Malang Rendra Kresna mengungkapkan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan diyakini mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semoga kebijakan ini memberikan manfaatkan bagi daerah. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan lebih ditingkatkan,” kata Rendra.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait