Jumat, 30 September 22

Kemenkes dan KPK Selidiki Aliran Dana dari Pabrik Farmasi kepada Dokter

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan pihaknya menyelidiki dugaan aliran dana yang mengalir dari sejumlah pabrik farmasi kepada dokter. Hal ini, menurutnya, juga sedang dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nila, bila aliran uang itu untuk dana di luar pendidikan tidak diperbolehkan. Kemenkes dan KPK sudah pernah mengatur tentang pemberian dana kepada tenaga medis.

“Kami sudah pernah duduk dengan KPK untuk mengatur bagaimana yang disebut pemberian sponsor kepada tenaga medis. Boleh, dalam arti untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Itu salah satu contoh,” ujar Nila di Jakarta, Jumat (16/9).

Sementara, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari PPATK terkait sejumlah aliran dana yang mengalir ke sejumlah dokter selama tiga tahun dengan jumlah transfer hingga 800 M dari beberapa pabrik farmasi.

Di antara data yang didapat, hal yang mengejutkan Agus adalah adanya transaksi rutin dari salah satu perusahaan farmasi kepada dokter di Indonesia.

“Beberapa hari lalu, saya mendapat laporan dari PPATK, salah satu (perusahaan) farmasi yang tidak terlalu besar,” ungkapnya.

Selain itu, kata Agus, sebanyak 40 persen belanja kesehatan lewat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digunakan untuk pembelian obat. alokasi dana di beberapa negara maju untuk sektor serupa tak sebesar di Indonesia.

“Kalau kita lihat penelitian, di Jepang alokasi belanja obat hanya 19 persen dari total belanja kesehatan. Di Jerman bahkan hanya 15 persen,” tambahnya.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan informasi lebih lanjut terkait pabrik mana saja yang terlibat dalam aliran dana yang dilaporkan oleh PPATK tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait