Sebagai bentuk penguatan ketahanan nasional serta keterpaduan, TNI Angkatan Darat (AD) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dari tingkat pusat hingga daerah. Hal tersebut disampaikan Parwira Pembantu Utama (Paban) IV/Komsos Sterad, Kolonel Inf Jimmy Ramoz Manalu dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Menurut Jimmy, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk membantu lembaga fungsional pemerintah bersama TNI AD dalam membina kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan bela negara. Jimmy menambahkan, selain membina kesadaran bela negara, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan juga dapat menyiapkan dan menyusun kekuatan pertahanan wilayah.
“Selain itu, sebagai bahan masukan bagi lembaga fungsional pemerintah dalam menyiapkan dan menyusun kekuatan pertahanan wilayah serta menumbuhkan keterpaduan penyusunanan rencana dan struktur pertahanan nasional di daerah,” tuturnya.
Secara rinci, Jimmy mengatakan, bahwa dalam acara yang berlangsung pada Selasa 16 Juli 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat tersebut, juga dihadiri Kepala Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasahli KSAD) Mayjen TNI Arif Susilo dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Pada akhir kegiatan disetujui adanya kesepakatan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemendagri dengan TNI AD tentang mengoptimalkan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sampai tingkat daerah,” papar Jimmy.
Lebih lanjut Jimmy mengungkapkan, dalam acara tersebut, Kasahli KSAD Mayjen TNI Arif Susilo berharap dalam membangun sinergitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berpedoman pada prinsip integrasi.
“Integrasi harus dipedomani sebagai kata kunci dalam keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan ini. Seluruh komponen bangsa harus saling bahu membahu dan bersatu padu dalam mewujudkannya. Hakikatnya akan diarahkan untuk mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK) yang tangguh,” katanya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pembinaan idelologi, wawasan kebangsaan dan karakter saat ini belum optimal, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Sehingga menurut Tjahjo, perlu keterlibatan semua pihak dalam rangka membentuk generasi bangsa yang tak hanya unggul namun juga memiki semangat cinta tanah air.
“Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai penerbitan kebijakan terkait dengan pembinaan Ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, termasuk pembentukan PPWK,” tandas Mendagri.