Kamis, 7 Juli 22

Kemendagri Bantah Ada Kriminalisasi Terkait Penonaktifan Bupati Talaud

Bupati Talaud, Sulawesi Utara Sri Wahyuni Manalip dinonaktifkan melalui Surat Keputusan Pemberhentian Sementara bernomor 131.71-17 Tahun 2018 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Walau Wakil Gubernur Steven Kandou telah menyerahkan SK penonaktifan Bupati Talaud kepada Wakil Bupati Talaud Petrus Tuange, Jumat (12/1/2018), namun Sri Wahyuni mengaku belum menerima SK pemberhentian dirinya.

Penonaktifan Bupati Talaud dilakukan karena yang bersangkutan tanpa izin berpergian ke Amerika Serikat bertemu Presiden AS Donald Trump mulai 20 Oktober 2017 hingga 13 November 2017. Bupati Talaud yang berparas cantik ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 76 Ayat 1 huruf I dan huruf J .

Sri Wahyuni sendiri sampai saat ini masih menganggap dirinya adalah Bupati Talaud definitif. Selain karena merasa belum menerima SK penonaktifan dirinya, juga karena ia merasa apa yang dilakukannya tidak melanggar undang-undang.

“Paspor yang saya gunakan ke sana adalah paspor reguler, dan saya ke sana sendiri tidak membawa staf. Saya juga tidak menggunakan anggaran daerah,” ujar Sri Wahyuni kepada awak media seusai menjalani test kesehatan Sabtu (13/1/2018).

Terkait ada pihak-pihak yang menganggap pemberhentian sementara Bupati cantik tersebut sebagai bentuk kriminalisasi , Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPD dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik menengaskan bahwa tidak ada unsur politis maupun kriminalisasi dalam hal tersebut.

“Tidak ada itu (kriminalisasi). Seharusnya ibu bupati mempelajari lagi UU- nya, karena di dalam pasal 77 ayat 2 itu jelas kepala daerah yang ingin keluar negeri harus izin menteri. Apabila tidak izin akan ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sudah jelas di pasal itu,” ujar Akmal disela-sela Kongres KIPP Indonesia 2018, di Gedung PP PON, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/1/2018).

Akmal mengaku heran, pasalnya saat Wahyuni akan pergu ke Thailand, yang bersangkutan meminta izin namun ketika akan ke Amerika Serikat Wahyuni alpa dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

“Ketika beliau berangkat ke Thailand beliau minta izin, tapi waktu ke Amerika kenapa nggak minta izin? Logika kita kan beliau sudah tahu aturan itu (pasal 77 ayat 2),” paparnya.

Menanggapi bantahan Wahyuni bahwa perjalananya tidak menggunakan dana APBD, Akmal menandaskan bahwa sekalipun menggunakan dana pribadi, Kepala Daerah hanya diizinkan melakukan perjalanan ke (izin) luar negeri selama 7 hari.

“Kita tidak ingin kepala daerah berlama-lama di luar negeri, meski itu biaya sendiri atau APBD. Banyak masyarakat yang harus diurus,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Sri Wahyuni kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Talaud pada Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan Gunawan Telenggoran melalui jalur perseorangan.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait