Kamis, 1 Desember 22

Kekerasan Terhadap Jurnalis RMOL oleh Protokoler Kementerian PUPR, Menuai Kecaman

Kekerasan terhadap Jurnalis seolah tak pernah ada habisnya. Kali ini kekerasan itu dialami oleh wartawan Rakyat Merdeka Online (RMOL), Bunaiya Fauzi Arubone (Neya) saat sedang bertugas meliput kegiatan di Kementerian PUPR, pada Rabu sore (31/5/2017). Kejadian ini dialami oleh Neya, saat Ia tengah mengambil foto dalam sebuah acara di Gedung Serbaguna di Lantai 17 Kementerian PUPR. Tanpa alasan yang jelas Neya justru dibentak oleh Protokoler Kementerian PUPR.

Neya segera bertanya maksud dari sikap petugas protokoler tersebut. Tapi kemudian malah oknum aparat protokol kementerian PUPR tersebut mencekik Neya.

Tindakan tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Kecaman terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan ini, dikeluarkan oleh Ikatan Jurnalis Lintas Media (IJLM). Melalui ketuanya, Riman Wahyudi, IJLM menegaskan, mendesak agar aparat kepolisian segera mengusut tuntas tindakan arogan petugas protokoler Kementerian PUPR. “Tindakan petugas protokoler itu patut dikecam. Untuk itu, aparat kepolisian harus menindak tegas perilaku arogan tersebut,” ujar Riman.

Kecaman juga datang dari Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (IJU). Ketua IJU, Pipo Rahmatullah, menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas tindakan kekerasan Protokoler Kementerian PUPR dan sejumlah security terhadap jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL).

Menurutnya, IJU meminta dengan tegas kepada semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap wartawan saat bertugas. Apalagi, sambung Pipo, wartawan dalam pekerjaannya dilindungi oleh UU..

“Semua pihak harus menghormati kerja-kerja wartawan. Karena dalam melakukan kerja jurnalistiknya wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis,” ujar Pipo melalui pesan tertulisnya.

Terlebih, masih menurutnya, tindakan kekerasan tidak dibenarkan dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. “Negara ini negara hukum di mana segala masalah diselesaikan lewat prosedur hukum, bukan kekerasan ala jalanan,” tegas Pipo

Untuk itu, kata Pipo, IJU mendesak kepada Menteri PU Pera Mochamad Basoeki Hadimoeljono untuk mencari tahu siapa anak buahnya yang telah melakukan kekerasan tersebut, dan segera memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait