Lembaga Kebagunan Jakarta (LKJ) menyelenggarakan diskusi publik terkait maraknya penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI (Kamis 5/5/2016). Diskusi yang bertemakan: Pengusuran Bukan Solusi dari Pembangunan, menghadirkan tiga narasumber, yaitu Oka Wijaya, Marlo Sitompul dan Dedy Rahmadi (pengamat Tata Kota), serta Indra Kramadipa direktur eksekutif LKJ periode 2009-2012.
Indra Kramadipa dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ahok mengejutkan warga, dengan caranya yang represif. Kebijakan Ahok yang represif tersebut akan merugikan Presiden Jokowi.
“Banyak pihak yg sangat tercengang dengan kebijakan Ahok. Dan orang akan selalu mengkaitkan arah kebijakan Ahok ini senafas dengan gubernur sebelumnya yg saat ini menjadi Presiden yaitu Jokowi. Seolah Jokowi setuju dengan tindakan Ahok” Demikian pernyataan Indra Kramadipa dalam diskusi tersebut.
Saat ditanyakan lebih dalam mengenai kerugian yang akan dialami Jokowi dengan kebijakan penggusuran yang dilakukan Ahok, Indra Kramadipa menjelaskan bahwa masyarakat akan menilai bahwa Jokowi telah ingkar atas janji politiknya.
“Sebelum menjadi gubernur DKI Jokowi mendatangani kontrak politik untuk tidak melakukan pengusuran dengan cara represif. Dalam perumusan kontrak politik tersebut saya sebagai anggota desk pilkada DPP PDI Perjuangan terlibat dalam perumusan tersebut. Arah Jokowi dalam penataan kota Jakarta sangat jelas, dimana intervensi sosial harus dilakukan dengan cara mendengarkan secara langsung suara rakyat. Karena Ahok menjadi gubernur bukan karena keterpilihannya lewat pilkada, tetapi sekadar meneruskan masa pemerintahan Jokowi, maka apa yang dilakukan Ahok seharusnya kelanjutan dari kebijakan Jokowi. Jadi apa yang dilakukan Ahok dengan penggusurannya akan dianggap publik sebagai pengingkaran Jokowi terhadap kontrak politiknya. Dan secara moral saya harus mengingatkan Ahok bahwa dia telah salah langkah” Demikian penjelasan Indra Kramadipa kepada indeksberita.com
Sedangkan Dedy Rahmady pengamat tata kota, memperbandingkan semangat pembangunan kota Jakarta di masa Soekarno, Orde Baru dan pada saat ini.
Arah kebijakan era Soekarno dalam melakukan penataan Jakarta, memandang Ibukota sebagai simbol yang memiliki nilai pembebasan di seluruh dunia. Terlihat dari pembuatan patung-patung dan bangunan yang melambangkan perlawanan nasional dan dunia. Tetapi masyarkat yg terkena imbas diganti untung, dipersiapkan dan diberikan lahan pengganti. Saat Orde Baru terlihat sekali pendekatan tata kota nya sangat pro pemodal dan berorientasi bisnis, dengan maraknya mall dan property utk kalangan menengah ke atas, dengan menggusur rakyat secara tidak beradab. Perubahan terasa sekali ketika Jokowi menjadi gubernur dalam melakukan penataan. Mall distop, dan daerah-daerah yg harus ditata pendekatannya sangat manusiawi. Bisa dilihat pemindahan ke rumah susun dengan dialog dan pencerahan. Nah ahok sangat jauh berbeda walau kemasannya terlihat sama. Orientasinya terlihat sekali kepada pemodalnya. Yang harus dikutuk adalah saat mengunakan dana CSR swasta bukan untuk membangun saja tapi dikelola oleh tim nya untuk kepentingan politis”
Diakhir diskusi, LGJ sebagai penyelenggara diskusi, dalam rumusannya menghimbau agar siapa pun, baik yang terkena gusuran maupun yang bukan menjadi korban, untuk tetap semangat menjaga solidaritas. Kedua, selalu belajar dari pengalaman, yang mengajarkan kita semua untuk cermat dalam melakukan penilaian dalam memilih calon kepala daerah pada pilkada kedepan, agar tidak sampai terpipu oleh kemasan belaka. Dan terakhir, agar semua gerak didasari oleh semangat Nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan