Jumat, 30 September 22

Ini Kata Golkar dan PDIP Kota Bogor Soal Rencana Demo 25 November

BOGOR – Setelah Sabtu (12/11/2016) lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan harapannya agar tak ada lagi demonstrasi pada 25 November 2016 mendatang terkait kasus dugaan penistaan agama saat menghadiri acara doa bersama di Econvention, Ancol, Jakarta. Kini, giliran dua pimpinan partai politik Kota Bogor pendukung Jokowi memberikan imbauan serupa.

Kepada indeksberita.com, saat ditemui di gedung DPRD Kota Bogor, Ketua DPD Partai Golkar Yus Ruswandi mengatakan, pihaknya mengajak agar masyarakat Kota Bogor menjaga perdamaian.

“Sekarang kan pemerintah sedang melaksanakan proses hukum. Hormati itu. Kaitan nanti hasil proses hukum seperti apa, ya harus dihormati. Kan negara kita negara hukum,” tukas politisi yang juga anggota Komisi C, DPRD Kota Bogor di halaman gedung dewan, Senin (14/11/2016).

Dia melanjutkan, iklim demokrasi bukan berarti bisa bebas berekpresi dan mengabaikan hukum.

“Kan ada aturan mainnya. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, hormati apapun putusannya. Soal putusan hukum nantinya, pasti ada yang suka, ada yang tidak puas. Yang merasa puas, harus menghormati yang tidak puas. Kita harus menghormati kebhinekaan berdasarkan landangan hukum yang diatur undang-undang,” ujarnya.

Masih kata Yus Ruswandi, di Partai Golkar sejauh ini tidak ada intruksi apapun terkait penyikapan rumor akan adanya aksi akbar jilid II jelang 25 November mendatang.

“Sampai saat ini belum ada instruksi di Partai Golkar. Sebab, putusan hukum memang belum dikeluarkan. Dan, yang pasti, mari bersama kita ciptakan rasa nyaman dan damai,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata juga berkomentar serupa sikapi santernya kabar akan ada aksi demo 26 November mendatang di Jakarta. Politisi yang juga wakil ketua Taruna Merah Putih (TMP) ini minta agar bersama-sama menjaga perdamaian dan menghormati proses hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

“Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan soal Ahok akan diproses hukum. Jadi, mari kita tunggu proses hukumnya,” ucap Dadang.

Dia melanjutkan, PDI Perjuangan menghormati hak politik warga masyarakat yang berunjuk rasa di era demokrasi saat ini.

“Kita, PDI Perjuangan menghormati masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya masing masing karena ini alamnya demokrasi. Yang pasti asal terjaga dan tidak anarkis. Dan, perlu juga diwaspadai agar tidak terpancing atau terprovokasi aksi anarkhis dari pihak-pihak tertentu. Bagaimana pun juga, damai itu indah, kebhinekaan itu juga nyaman. Mari bersama kita jaga,” tuntasnya.

Sebagai informasi, sebelum gelar unjuk rasa akbar 4 November lalu di Jakarta, ribuan umat muslim Kota Bogor juga turun ke jalan mendesak agar Ahok dipolisikan. Massa aksi yang digalang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor tersebut berunjuk rasa dengan melakukan long march dari depan masjid Reaya, Jalan Pajajaran dan berakhir di balaikota, kantor Walikota Bogor.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait