Kamis, 1 Desember 22

Kasus Suap di Kemenhub Menodai Upaya Presiden Bangun Pemerintahan yang Bersih

Tindakan KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT), selalu menjadi daya tarik bagi publik. Seperti kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin. Andrianto, ketua Presidium Pergerakan, melihat OTT KPK terhadap Kasus suap di Kemenhub, merupakan OTT bersejarah dalam hal besarnya nilai uang suap yang diketemukan. Dan menurutnya kasus suap di kemenhub ini harus dituntaskan.

“Barang bukti yang siketemukan dalam kasus suap di Kemenhub, nilainya terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah OTT KPK. Dan ada yang menarik dari pernyataan KPK berkaitan dengan besarnya nilai barang bukti yang diketemukan, KPK yakin uang tersebut bukan hanya berasal dari satu perusahaan. Artinya kan akan banyak diketemukan perusahaan -perusahaan yang menyuap Tonny (Tonny Budiono-Dirjen Perhubungan Laut-Red). Ini yang harus dikejar dan dituntaskan. Selain itu, periksa juga dirjen-dirjen lainnya, karena bukan berarti mereka steril dari tindakan korupsi,” ujar Andrianto, hari ini, Jumat (25/8/2017) kepada indeksberita.com di Jakarta.

Andrianto juga menyoroti Kementerian Perhubungan dibawah Menteri Budi Karya Sumadi, yang sudah dua kali terkena OTT. Menurutnya, ini bentuk ketidakmampuan Menhub dalam mengawasi dan mengendalikan anak buahnya.

“Ini sudah kedua kali kementeriannya terkena OTT. Sebelumnya pihak kepolisian dan satgas anti pungli yang melakukan OTT di Kemenhub. Menterinya harus bertanggungjawab langsung atas kejadian ini. Tidak cukup merasa prihatin dan minta maaf,” tukasnya.

Andrianto dikesempatan itu juga mengingatkan bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih, bisa terwujud jika semua aparatusnya terutama para menterinya, berkomitmen dan bekerja keras untuk mengawasi kementeriannya agar terbebas dari KKN. “Untuk itu Presiden tidak boleh ragu untuk bersikap tegas terhadap para menterinya. Apa yang terjadi di Kemenhub mencoreng wajah Presiden. Kalau perlu yang bersangkutan diganti,” pungkasnya.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Operasi Tangkap Tangan KPK (OTT KPK) terhadap dirjen perhubungan laut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di Gedung KPK menjelaskan, operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (23/8/2017) malam hingga Kamis (24/8/2017), telah menangkap 5 orang. Kelima orang tersebut adalah ATB (Antonius Tonny Budiono-Dirjen Perhubungan Laut), Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK), Manajer Keuangan PT AGK S, Direktur PT AGK DG, dan W, Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi.

KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang asing, dan uang non tunai yang ada di empat rekening bank. Total barang bukti uang yang disita KPK sebesar Rp. 20,74 Milyar , terdiri dari Rp. 18.9 Milyar dalam bentuk tunai, dan yang non tunai (di berbagai rekening) sebesar Rp.1.174 Milyar.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait