Minggu, 14 Agustus 22

Kasus Investasi Pertamina di Blok BMG Australia, Kerugian Investasi atau Korupsi ?

Kasus investasi Pertamina di Blok BMG Australia telah menyeret mantan dirutnya ke kasus dugaan korupsi. Dirut Pertamina Periode 2009-2014 Karen Agustiawan bersama Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina: Genades Panjaitan, dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederik Siahaan, serta Mantan Manager Merger dan Investasi (MNA) pada Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) Bayu Kristanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Bahkan 3 dari 4 orang tersebut telah ditahan, yaitu Frederik, Bayu dan terakhir Karen yang ditahan oleh Kejaksaan Agung kemarin (24/9). Mereka dikenakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagaimana kasus investasi Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bisa berbuntut kasus dugaan korupsi?

Pertamina melalui anak perusahaannya (PHE) melakukan investasi dengan mengakuisisi 10 persen saham ROC Oil Ltd yang menggarap Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009. Perjanjian dengan ROC OIL berkaitan dengan jual beli BMG Project ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009, dengan nilai transak­si sebesar USD 31 juta. Selain biaya akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biaya lainnya dari Blok BMG sebesar USD 26 juta.

Melalui dana yang sudah dikeluarkan sekitar Rp 568 miliar (dengan kurs saat itu), Pertamina berharap Blok BMG dapat memproduksi minyak sebanyak 812 barel per hari. Ternyata kemudian Blok BMG hanya bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebe­sar 252 barel per hari. Dan pada akhirnya Blok BMG ditutup dengan alasan, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Sebagai pemegang saham minoritas, Pertamina dalam hal ini Pertamina Hulu Energi (PHE), tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh ROC Oil. Sehingga investasi yang sudah dikeluarkan sebesar 568 miliar menjadi sia-sia.

Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, Kejaksaan Agung meyakini ada penyim­pangan dalam proses pengajuan investasi. Penyimpangan itu dalam bentuk tidak adanya dukungan feasibility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence (kajian lengkap mutakhir), dan tanpa ijin dewan komisaris.

Mengenai penahanan terhadap para tersangka, Jampidsus Adi Toegarisman kemarin (24/9) menegaskan bahwa hal tersebut sudah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara. “Maksud tujuan karena sudah memenuhi syarat objektivitas dan subjektivitas dan agar perkara cepat selesai,” ujar Adi di Kejagung, Jakarta.

Sementara pengacara Karen, Soesilo Aribowo kepada wartawan menyatakan bahwa kliennya tidak seharusnya dikenai sanksi pidana. Menurut Soesilo, kerugian negara yang terjadi dalam investasi Pertamina ini, tidak bisa semerta-merta dianggap sebagai perbuatan pidana korupsi. Apalagi lanjutnya, yang bersangkutan tidak punya niat korupsi dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari proses investasi ini.

“Sampai sejauh ini tidak ada sesuatu yang diperoleh Bu Karen dalam investasi,” ujar Soesilo saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Karen sendiri sebelum dibawa ke Rutan Pondok Bambu menyatakan bahwa ia telah mengikuti seluruh prosedur yang ada.

“Saya sebagai Dirut Pertamina saat itu sudah menjalani tugas sesuai prosedur yang ada”, ungkapnya kepada para wartawan, menjelang dibawa ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait