Kamis, 19 Mei 22

Kapolres Banggai Dicopot Terkait Penggusuran Dan Kapolda Sul Teng Juga Diperiksa

Kapolres Banggai dicopot dari jabatanya terkait dengan indikasi kuat pelanggaran dalam eksekusi pembebasan tanah yang terjadi di Banggai. Internal Polri mengambil langkah tegas terhadap Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno, merupakan buntut dari protes ibu-ibu atas eksekusi tanah di Tanjung Sari, Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 19 Maret 2018 kemarin.

“Hari ini saya mendapatkan informasi dari As SDM, Kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Ketika ditanya terkait pertimbangan apa saja sehingga Kapolres itu dicopot, Setyo mengatakan masih dalam penyelidikan Pengamanan Internal (Paminal) Propram. Namun Setyo memastikan bahwa pencopotan Heru tersebut lantaran yang bersangkutan ada pelanggaran yang dilakukan.

“Ya, untuk laporan awal, ada indikasi pelanggaran berupa tidak sesuainya prosedur yang dilakukan dalam upaya membubarkan warga di Luwuk itu,” paparnya.

Dalam menangani demonstrasi, lanjut Setyo, Polri mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan upaya pembebasan lahan. Pertama, harus ada negosiasi dengan warga yang lahannya akan dibongkar.
“Setelah itu dilakukan (dan tidak berhasil) kami tidak boleh langsung melakukan tembakan gas air mata,” ucap dia.

Terkait kejadian penggusuran rumah warga Tanjung Sari, Keraton-Banggai tersebut, Setyo mengungkapkan tak hanya mencopot Kapolres Banggai. Namun Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa juga akan diperiksa oleh Propam.

Sementara untuk pemerintah daerah yang juga terlibat dalam pembebasan lahan ini, kata dia, harus ada laporan dari masyarakat. “Pemdanya ada laporan nggak, kalau ada laporan dari masyarakat, kita proses,” pingkas Setyo.

Sebelumnya, pemggusuran tanggal 19 Maret kemarin merupakan yang kedua kalinya bagi masyarakat Tanjung Sari. Penggusuran pertama terjadi pada Mei 2017, yang menyebabkan 300 KK kehilangan tempat tinggal.

Penggusuran lahan di Tanjung Sari, Luwuk, Sulawesi Tengah Senin (19/3/2018) lalu berujung rusuh. Warga menolak eksekusi karena mengantongi sertifikat hak milik. Sementara kepolisian dan pengadilan berkeras tetap menjalankan penggusuran berdasar putusan Mahkamah Agung.

Berita Terbaru
Berita Terkait