Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Nunukan memastikan bahwa kerjasama yg tengah dirancang antara Kadin dengan Pemerintah Sabah dan Pengusaha Filipina akan tidak akan berpengaruh buruk terhadap keberadaan Tol Laut. Penasehat Kadin Nunukan, Aidil Hendrik bahkan meyakini, kerjasama niaga dengan Sabah tersebut justru akan mengaktifkan toll laut.
“Justru dengan adanya kerjasama niaga antara kami dengan Pemerintah Sabah itu akan semakin mengaktifkan Tol Laut,” ujar Aidil Hendrik kepada awak media, Senin (9/7/2018).
Hendrik menjelaskan, ketika permintaan pasar di Sabah terhadap barang Indonesia meningkat,maka produk-produk skala besar yang tak bisa dipenuhi di Nunukan pasti akan didatangkan dari luar Nunukan terutama dari Jawa. Pada saat itu, lanjut Hendrik, penggunaan Tol Laut pasti semakin aktif.
“Nah, saat itu kita tinggal siapkan penampungan untuk di drop ke Sabah sesuai permintaan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Kadin Nunukan Irsan Humokor menegaskan bahwa tak perlu khawatir jika nanti progran kerjasama niaga ini terlaksana, akan banyak produk-produk Malaysia yang membanjiri wilayah Perbatasan. Pria yang akrab dipanggil Ichank itu mengungkapkan bahwa perdagangan lintas batas secara tradisional ini tidak menjadikan produk Malaysia yang akan masuk lebih banyak ke Nunukan dan Sebatik, namun produk Indonesia juga punya pasaran luas seluruh Sabah jadi konsep 50/50 minimal 40/60 dan itu sangat proporsional.
Menurut Ichank, pihaknya juga sudah mempertimbangkan masak-masak sebelum membuat MoU nantinya termasuk meningkatkan mutu produk-produk UMKM di Nunukan agar berdaya saing sehingga bukan hanya diminati di Sabah tapi yang lebih penting diminati di negeri sendiri.
“Kalau produk-produk dalam negeri sendiri mutu dan kwalitasnya tak kalah denga barang-barang dari Malaysia, tentu ketergantungan warga Perbatasan terhadap negeri Jiran akan berhenti,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Perbatasan yang juga Penasehat Kadin Nunukan, Lumbis, sangat mendukung terlaksananya kerjasama niaga antara Kadin dengan Pemerintah Sabah tersebut. Menurut Lumbis, justru kesempatan baik yang telah diamini Pemerintah Sabah tersebut seharusnya dijadikan celah pembuka untuk kebangkitan ekonomi perbatasan.
Lumbis mengungkapkan, saat ini tak sedikit barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Tawau begitupun sebaliknya barang dari Sabah pun tak sedikit yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Maka dengan adanya barter to barter yang dikemas dalam MoU perdagangan bersama, maka hal itu akan memupus keluar masuk barang dari dan ke Indonesia yang selama ini bebas tanpa izin dan tak terkoordinir.
“Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tak sedikit hasil nelayan baik ikan atau kepiting yang sering masuk ke Tawau-Sabah dengan cara ilegal. Dengan adanya niaga bersama ini maka sudah pasti akan dapat meminimalisir hal tersebut,” tandas Lumbis.
Diketahui, rencana kerjasama niaga antara Kadin Nunukan dengan Pemerintah Sabah ini, karena Kadin Kabupaten Nunukan menyadari bahwa perekonomian masyarakat di Perbatasan RI – Malaysia pada saat ini, dirasa belum seimbang dengan status sebagai teras depan NKRI. Ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap produk-produk Malaysia dan belum terakomodirnya produk-produk UMKM di Nunukan untuk Go Internasional, juga menjadi alasan Kadin Nunukan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Sabah.
Chief Minister Sabah Datuk Seri Panglima Mohammad Shafie bin Haji Apdal juga menyambut baik langkah langkah dari KADIN Nunukan tersebut. Pada pertemuan perdana yang digelar 22 Juni lalu di Kota Kinabalu, Sabah, Syafie menyatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama terutama dalam perniagaan di Perbatasan guna kepentingan bersama.
“Pemerintah Negeri Sabah akan meningkatkan hubungan perniagaan perbatasan, hubungan antar manusia dengan pendekatan kemanusiaan untuk kemakmuran bersama,” ujar Syafie kala itu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.