Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Palang Merah Indonesia (PMI). Rapat ini mengundang Ketua Umum PMI yang juga Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2017), Kalla banyak membicarakan hal-hal dasar tentang PMI. Di antaranya soal lambang PMI yang menggunakan “palang” dan bukan lambang lain seperti “bulan sabit” di Malaysia. “Palang Merah itu simetris. Kalau salib kakinya panjang. Jangan diindikasikan bahwa ini lambang agama,” kata Kalla.

Posisi PMI dalam situasi militer seperti perang membuat Undang-Undang tentang lembaga kemanusiaan ini diperlukan. Tentara, yang bertugas sebagai anggota palang merah, diperlakukan sebagai prajurit non-perang.