Senin, 26 September 22

Jonan: Jika Tiket LRT Terlalu Tinggi buat Masyarakat, Pemerintah akan Siapkan Subsidi

Jakarta – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, dalam rapat terbatas (ratas) pembangunan infrastruktur transportasi, Rabu (8/6/2016) diputuskan bahwa pemerintah akan menyiapka  skema subsidi atau PSO (public service obligation) jika harga keekonomian tiket LRT dianggap terlalu tinggi bagi masyarakat.

Menurut Jonan, ratas juga memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan Bandung Raya oleh swasta. Sementara untuk yang lintas provinsi akan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ini akan diteruskan,  operatornya nanti dibicarakan bersama kalau. Kalau misalnya nanti harganya, harga keekonomiannya itu dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat, maka akan disiapkan PSO atau subsidi oleh pemerintah DKI, ini untuk yang di Jabodebek,” kata Menhub Jonan usai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/6).

Sedangkan untuk pembangunan LRT di Palembang, menurut Menhub, akan diteruskan sesuai jadwal, karena sudah jalan.

Ia menyebutkan, tidak ada masalah, tinggal revisi Peraturan Presiden (Perpres) sedikit-sedikit untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.

Untuk LRT Bandung, menurut Menhub, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Bandung Raya juga sama kalau nanti harga keekonomian tiketnya itu dipandang terlalu mahal, maka pemerintah pusat akan menyediakan PSO atau subsidi.

“Biasanya digunakan dalam format kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain,” ujar Jonan.

Konektivitas

Wali Kota Bandung Ridwal Kamil menambahkan, untuk Bandung Raya, tentunya yang paling urgent adalah menghubungka   LRT dengan kereta api cepat Jakarta- Bandung.

Karena stasiunnya ujungnya berada di pinggir kota maka harus ada koneksi ke kota Bandung dengan LRT.

“Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan,” ujar sosok yang akrab disapa Kang Emil itu.

Sedangkan soal pendanaan, menurut kang Emil, sedang dibahas apakah full APBN, apakah hanya subsidi.

“Itu juga sedang akan diputuskan secepatnya. Tapi apapun itu, kita berharap harga tiketnya terjangkau dan masyarakat bisa menggunakan LRT ini sebagai sarana baru dalam transportasi di wilayah metropolitan, yang memang di kota Bandung dan Bandung Raya yang lebih dari 6 juta jiwa ini sangat-sangat padat seperti itu,” ungkapnya.

Kalau pun pada akhirnya pihaknya harus mensubsidi, khususnya Kota Bandung, menurut Ridwan Kamil, mungkin tidak dalam bentuk APBD yang tidak memungkinkan. Tapi Pemkot Bandung akan menyediakan dalam bentuk properti yang bisa diolah menjadi proyek-proyek komersial, yang hasilnya bisa mensubsidi, menambahi kontribusi dari pemerintah daerah kepada proyek ini

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait