Setelah selesai mengikuti rapat terbatas mengenai NCICD (National Capital Integrated Coastel Development) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, sore tadi Sekertaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan hasil rapat tersebut kepada media (Rabu 27/4 2016). Dalam keterangannya kepada media Pramono Anung menjelaskan bahwa rapat tadi membahas tentang NCICD, bukan hanya reklamasi. NCICD sendiri merupakan proyek pengembangan terpadu pesisir ibukota negara, dimana termasuk didalamnya merupakan proyek Giant Wall dan proyek reklamasi.
Sehubungan dengan proyek reklamasi dan menjawab kekisruhan yang terjadi, Pramono menjelaskan bahwa Presiden tidak menginginkan proyek reklamasi dikendalikan oleh swasta. Pemerintah pusat maupun daerah harus memegang kendali penuh atas proyek NCICD dimana proyek reklamasi menjadi bagian di dalam proyek NCICD tersebut.
“Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh dikendalikan swasta. Tapi, sepenuhnya dikontrol pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat Pemda DKI, Banten, dan Jawa Barat” tutur Pramono di kepada indeksberita dan awak media lainnya di Kantor Presiden.
“Pembenahan-pembenahan yang dimaksud oleh Presiden adalah agar Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, mengsinkonisasikan dan mengintegrasikan seluruh proyek reklamasi yang sedang berjalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”
Rapat terbatas NCICD yang dipimpin Presiden tadi sendiri dihadiri oleh Sekab Promono Anung, juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), KPK (Laode M Syarif), Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bapenas Sofyan Djalil, Menhub Ignatius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti