Kamis, 7 Juli 22

Jokowi: “Masak Status di Media Sosial Bisa Menjadi Berita?”

Suwarjono, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diundang menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Melalui status di akun Facebook, ia maaf tidak datang. Alasannya, kegiatan itu sejatinya ulang tahun organisasi wartawan, bukan Hari Pers Nasional. Peringatan HPN bukan merujuk kepada hari lahirnya organisasi wartawan, namun lahirnya pers nasional itu sendiri.

Lepas dari kontroversi hari kelahiran pers nasional di atas, Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HPN di Mandalika (9/2). Di hadapan insan media Presiden Jokowi mengritik kinerja pers saat ini. Pers hendaknya membangun produktivitas masyarakat, bukan sebaliknya membuat kita menjadi pesimis, kata presiden. Jokowi memberi contoh pemberitaan sensasional yang menciptakan pesimisme misalnya, “Indonesia diprediksi akan hancur.” Contoh lainnya, “Kabut asap tidak teratasi, Riau terancam merdeka.” Kalau judul-judul seperti ini diteruskan, kata Jokowi, etos kerja tidak bisa terbangun dengan baik. Itulah era kebebasan pers, setiap hari banjir informasi yang beragam. Di era ini, kata presiden, status di media sosial pun bisa menjadi berita.

Tak ada yang aneh dari pidato Jokowi. Kita semua paham di masa lalu, pers mengalami tekanan dari pemerintah. Sekarang pers justru bisa menekan pemerintah. Status di media sosial di bawah ini menggambarkan kondisi media kita sekarang.

Pers Jadul: Seorang wartawan menulis di koran, “50% Anggota DPR Korupsi”. Menteri Penerangan Harmoko lalu menelpon koran itu. Sehari kemudian koran menulis berita lagi, “50% Anggota DPR Tidak Korupsi.”

Pers Kekinian: Seorang wartawan mau menulis berita. Belum sempat menulis, bos media itu mengatakan: jangan menulis keburukan group sendiri, jangan mengkritisi politisi atau partai politik milik bos dan koalisinya, DLL

Pers jadul wartawan ibarat dalam mulut harimau. Pers kekinian wartawan ibarat dalam mulut buaya (meski ada ACnya).

Pemimpin redaksi majalah Tempo Arif Zulkifli minggu lalu dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Namun menurut Arif, dirinya dipanggil hanya untuk ngobrol. Dengan laporan utama Tempo mengenai kereta api cepat, Presiden Jokowi beruntung cepat-cepat diingatkan soal kereta cepat. Arif menambahkan pers bukan propaganda optimisme. Kadang kritik juga. Bukan jamannya lagi media dipanggil karena liputannya. Itu kejadian 20 tahun lalu

Kebebasan berpendapat, sejak 1998, membuat pengusaha (non-media) dan politisi mencari pendapatan di industri pers. Data Pers Nasional 2015 (Dewan Pers) mencatat ada 320 perusahaan pers cetak (117 harian, 112 mingguan, 31 bulanan). Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya, mencapai 509 media cetak. Sementara untuk perusahaan pers radio, televisi dan siber jumlahnya mencapai 1,265 perusahaan berbada hukum (674 radio, 523 televisi, dan 68 siber).

Masuknya pengusaha dan politisi dalam industri pers membuat independensi media kian dipertanyakan. Bukan rahasia lagi, wartawan kini tak takut kepada pemerintah tetapi justru takut kepada pemilik media sendiri. Saat Wiranto mencoba peruntungan berpasangan dengan Harry Tanoesudibyo dalam pemilihan presiden 2014, maka praktis semua televisi dalam grup MNC mendukung pencalonan melalui pemberitaan dan iklan serta berbagai program acara. Karena itu, jika di mata kuliah jurnalistik di jurusan Ilmu Komunikasi dikenal 5W + H, saat itu para wartawan di MNC Group mengenal 6W + 2H (Who, What, When, Where, Why dan Wiranto + How dan Harry Tanoe).

Persaingan dua pengusaha sekaligus politisi Surya Paloh (Metro TV) dan Aburizal Bakrie (TV One) kadang membuat masyarakat bingung. Suatu saat kita menyaksikan pernyataan Aburizal Bakrie di depan puluhan awak media TV, “Saya mau diwawancarai kecuali oleh Metro TV.” Persaingan itu dimulai menjelang keduanya bersaing memperebutkan kursi Ketua Partai Golkar pada Munas di Pekanbaru, Riau 2009.

Lain lagi, soal peristiwa lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Metro TV menyiarkan dengan istilah Tragedi Lumpur Lapindo. Lapindo adalah nama perusahaan milik Bakrie Group. Sementara TV One mengemas berita dengan Musibah Lumpur Sidoarjo. Tak ada nama Lapindo. Di Metro TV publik lebih banyak melihat tayangan gagalnya Lapindo menyelesaikan tragedi ini termasuk lambannya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak. TV One sebaliknya, memberitakan tentang sedikit keluarga yang beruntung pindah di perumahan cukup mewah yang disediakan Lapindo.

Independensi dan profesionalisme media kita pada menjelang dan setelah pemilu dan pilpres 2014 persaingan sungguh memprihatinkan. Newsroom atau redaksi tak lagi memiliki kaidah yang baku mengenai berita. Berita tak lagi sesuatu yang penting, menarik dan bermanfaat buat publik melainkan hanya penting dan bermanfaat buat pemilik modal. Akibatnya berita tak penting Surya Paloh dan Aburizal Bakrie bisa muncul berkali-kali dalam sehari di dua stasiun televisi tersebut. Publik sebagai pemilik frekuensi sama sekali tak dihargai.

Jika di era Orde Baru ada orang mau membeli TV di toko elektonik di Glodok, “Koh, ada nggak TV yang nggak ada gambar Harmokonya?” Mungkin era sekarang berganti, “Koh, ada nggak TV yang nggak ada gambar Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan Harry Tanoesudibyo?”

Pemanggilan pemred majalah Tempo dan kehadiran presiden di HPN adalah bukti bahwa pers (cetak) masih cukup penting. Di tengah gelombang kian surutnya media cetak atau senja kala media cetak, pemerintah masih mendengar suara mereka. Laporan utama majalah Tempo minggu ini mengenai kereta api cepat Bandung-Jakarta mungkin tak membuat pemerintah cepat tersinggung, meskipun agak gerah.

Jokowi menyadari selama ini dirinya dibesarkan oleh media sejak menjadi Walikota Solo, saat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sampai pencapresan 2014. Jokowi adalah media darling, kekasih media. Kemana pun Jokowi pergi selalu dikuntit awak media. Karena itu kecil kemungkinan Jokowi meninggalkan media. Meninggalkan kekasihnya. Jokowi butuh media, media juga butuh Jokowi. Sebagai kekasih media, mana mungkin Jokowi meninggalkan kekasihnya?

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait