Jokowi Dukung Baiq Nuril Untuk Mencari Keadilan

0
81
Keterangan foto: Surat terbuka dari Baiq Nuril dan Putranya untuk Presiden Joko Widodo terkait kasus yang dihadapinya (istimewa)

Kasus yang menjerat mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril, kian menyita dan mendapat perhatian publik. Setelah sebelumnya warga net, Aktivis Kemanusiaan, Mahasiswa hingga PBNU meyototi kasus tersebut, kini Jokowi dukung Baiq Nuril, dalam mencari keadilan.

Disela-sela kunjunganya di Pasar Tradisional Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin, (19/11/2018), Presiden RI Joko Widodo menyerukan kepada Mahkamah Agung agar bersikap seadil-adilnya dalam semua kasus termasuk vonis kepada Baiq Nuril yang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). “Kita menghormati dan tak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kita berharap MA dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya,” tutur Jokowi.

Kendati menyatakan diri tidak menginterveni hukum, namuan Jokowi mendukung Baiq Nuril untuk mencari keadilan. Bahkan Jokowi menyiratkan akan memberikan pengampunan kepada Baiq Nuril apabila dalam Peninjauan Kembali nantinya hasilnya tak memuaskan.

“Seandainya PK belum dapat keadilan, bisa ajukan grasi ke presiden. Kalau sudah grasi itu bagian saya,” tandas Jokowi.

Kronilogi Kasus Yang Menjerat Baiq Nuril

Kasus yang membuat Baiq Nuril tersangkut masalah hukum sendiri berawal sekitar tahun 2012. Kala itu Nuril yang menjadi Guru Honorer di SMAN 7 Mataram mendapatkan telephone dari seseorang berinisial M yang tak lain adalah Kepala Sekolah tempat ia mengajar.

Dalam perbincangan sekitar 20 menit tersebut, hanya sekitar 5 menit M membahas masalah pekerjaan. Selebihnya, justru M menceritakan pengalaman seksualnya bersama seorang wanita yang bukan isterinya dan menurut pengakuan Nuril di Persidangan, kata-kata M cenderung melecehkan Nuril.

Nuril pun merasa jengah, pasalnya tak cukup sekali ketika M menelephone dirinya dan pada tiap pembicaraan Nuril merasa terganggu dan merasa dilecehkan melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya pun menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M.

Merasa semakin tak nyaman, Nuril pun berinisiatif merekam pembicaran antara M dengan dirinya dengan salah satu tujuan ingin membuktikan bahwa ia tak memiliki hubungan special dengan M. Namun ketika ia membicarakan rekaman tersebut kepada Imam Mudawin salah seorang rekan kerjanya, rekama itu oleh Imam justru disebarkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.

Merasa tidak terima aibnya didengar oleh publik, M pun lantas melaporkan Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah diproses dan melewati persidangan, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota.

Kala itu Pengadilan Negeri Mataram melalui majelis hakim yang dipimpin Albertus Husada pada 26 Juli 2017, dalam putusannya menyatakan bahwa hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan H Muslim, mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang diduga mengandung unsur asusila, dinilai tidak memenuhi pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada ditemukan data terkait dengan dugaan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang bermuatan asusila. Melainkan yang mendistribusikan hasil rekaman tersebut adalah Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril Maknun saat masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

Jaksa Pemuntut Umum merasa keberatan dengan keputusan Hakim dan mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada 26 September 2018, Mahkamah Agung melalui majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dengan kepututusan tersebut, Majelis kasasi Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).